Monthly Archives

5 Articles

Posted by adminbemits on

Suara Mahasiswa ITS – REFORMA(K)SI; Gagasan Baru Pergerakan Mahasiswa dan Aksi

Avissena

Kehidupan bernegara mengalami banyak perubahan sejak reformasi 1998. Sejumlah lembaga negara baru lahir, kebebaan berekspresi dijamin undang-undang dan kekuasaan politik didesentralisasi. Namun, tatanan hidup bangsa yang menjunjung supremasi hukum dan demokratis, seperti tuntutan mahasiswa 16 tahun yang lalu, tidak kunjung terwujud. Korupsi merajalela di tengah-tengah pragmatisme yang meruyak. Negara ibarat “lumpuh” mewujudkan impian-impian reformasi.

Pergerakan mahasiswa bergulir pada tiap zaman, Peristiwa penggulingan Soekarno, Peristiwa Malari sampai kemudian seolah ”ditutup” dengan peristiwa Reformasi. Tanpa mengenal tapal batas ruang dan waktu, mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam tiap panggung sejarah bangsanya.
Masih mengenang romantisme gerakan mahasiswa ’98 yang selalu dijadikan kebanggaan karena kemampuannya untuk tampil dalam panggung persimpangan peradaban, menjadikan mahasiswa angkatan 2000-an seolah tidak mempunyai referensi lain berkenaan dengan gerakan mahasiswa dalam konteks kekinian. Angkatan 98, hampir itu dan itu itu saja yang selalu dijadikan referensi dan rujukan. Memangnya tidak boleh? Boleh kok, boleh-boleh saja. Justru jika semakin memahami esensi peristiwa reformasi akan semakin bagus.
Mengulas Reformasi
Sejarah menyepakati terdapat 6 poin tuntutan mahasiswa pada peristira Reformasi 1998. Enam tuntutan mahasiswa tersebut antara lain;
Adili Soeharto dan kroni-kroninya
Amandemen UUD 1945
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
Otonomi daerah yang seluas-luasnya
Supremasi hukum
Pemerintahan good clean government
Banyak sumber yang menjelaskan seputar cita-cita reformasi namun hampir selalu tidak jelas ujungnya dikarenakan para pelaku reformasi belum merumuskan secara pasti bagaimana dan apa yang harus dilakukan pasca reformasi dan untuk mengawal cita-citanya.
Dari 6 tuntutan tersebut, boleh kiranya—dari redaksional 6 tuntutan tersebut—cita-cita reformasi adalah “Indonesia yang bebas KKN, demokratis, berkeadilan dan menjunjung supremasi hukum” yang kemudian akan coba dibahas secara singkat dalam tulisan ini.
6 tuntutan mahasiswa tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa aspek yang patut ditinjau sekaligus menjadi “Pekerjaan Rumah yang belum selesai” terutama dalam rangka peringatan 16 tahun reformasi. Beberapa hal tersebut terdapat dalam bidang Politik dan Demokratisasi, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Otonomi Daerah serta kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul.
Dalam bidang hukum, prestasi bangsa Indonesia antara lain berhasil dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang memiliki beberapa dampak positif antara lain penentuan massa jabatan Presiden, dibentuknya lembaga-lembaga negara baru (MK, KPK, KY dan DPD) serta tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan kekuasaan Presiden yang berlebih dibatasi melalui kewenangan DPR. Selain itu pada tahun 2000, Polisi dipisahkan dari TNI. Diberlakukannya pemilihan umum langsung, Pemilu presiden, anggota legislatif dan kepala daerah membuat rakyat menjadi tidak lagi “memilih kucing dalam karung”
Dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi, semakin dijamin dengan dibolehkannya menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa dengan catatan sebelumnya mengajukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Kebebasan rakyat dalam berpolitik, Dulu berbicara politik menjadi hal yang menakutkan, bahkan tabu. Sementara situasi sekarang, Rakyat semakin terbuka dengan pilihan politiknya. Warga bahkan sudah tidak malu lagi untuk mengutarakan pilihannya.
Bidang otonomi daerah telah melahirkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan hampir semua urusan diserahkan ke daerah dengan harapan dapat menghimpun partisipasi masyarakat sehingga kesejahteraan lebih mudah tercapai.
Bidang kesejahteraan rakyat berhasil menorehkan prestasi berupa peningkatan PDB Per kapita dari Rp. 7.287.245,7 menjadi Rp. 10.590.578, dengan tren tingkat kemiskinan yang cenderung menurun menjadi 28,07 Juta Jiwa pada tahun 2013. Selain itu, juga tercatat tingkat penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,9% pada tahun 2013 meskipun sempat melonjak 10,5% pada tahun 2006.
Masih Banyak Pekerjaan Rumah
Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diwujudkan dengan demonstrasi yang dijamin kebebasannya membuat kecenderungan peningkatan frekuensi bentrokan dan kondlik antara pengunjuk rasa dan aparat.
Bidang hukum, Pemilu langsung juga menyisakan beberapa persoalan antara lain terjadi jual beli suara antar caleg dan baru-baru ini kita juga melihat banyak kecurangan dan terjadi penggelembungan suara pada beberapa daerah. Semakin jelas bahwa kesiapan kualitas SDM menjadi faktor utama untuk menunjang berjalannya sistem demokrasi, sementara tercatat masih 3,6 juta jiwa penduduk Indonesia masih buta aksara.
Amandemen UUD ’45 yang menjadikan MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara membuat GBHN ‘hilang’ mengakibatkan ketidakjelasan arah pembangunan nasional, meskipun kemudian digantikan dengan RPJMN.
Beberapa lembaga baru pasca reformasi seperti MK, KPK dan DPD patut lebih diupayakan menjadi lembaga yang makin berwibawa dan kuat kedudukannya untuk mengemban berbagai amanah negara.
Kebebasan Pers, meneruskan gagsan Habernas (1984) adalah penyedia ruang publik sebagai fondasi bengunan demokrasi dan keadaban masyarakat. Ketika sifat pubik media itu hilang karena turun derajatnya menjadi sekadar alat kuasa, ia menjadi kehilangan alasan adanya. Dalam masyarakat beradab, hal ini adalah tragedi.
Prestasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDB per Kapita dan penurunan tingkat kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran ternyata belum mampu menyelesaikan masalah kesenjangan yang justru semakin melebar, tercatat pada awal tahun 2004 Indeks rasio gini tercatat menempati angka 0,39 sampai kemudian pada tahun 2014 mencapai angka 0,41 yang merupakan rasio gini terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercapai belum berkualitas sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja.

Sumber:
Koran Kompas Cetak 17 Mei 2014; Rubrik Ekonomi
Bung Karno Ata Ende; Roso Daras-Egy Massadiah
Harian Jawa Pos 15 Mei 2014; Kolom Jati Diri
Harian Jawa Pos 8 Mei 2014; Kolom Opini, “Gerakan Transparansi Badan Publik”
Release Kemendikbud seputar tingkat angka buta aksara
Menatap Indonesia 2014; Tinjauan Kompas

Moh. Yusuf Hasbi Avissena

Menteri Koordinator Pergerakan Muda

BEM ITS 2013-2014

Posted by adminbemits on

Suara Mahasiswa ITS – Cegah Korupsi sejak Dini dari Diri Sendiri

Khoirun Ninggar Hidayati

Kian marak korupsi dimana mana, dari lurah sampai menteri, dari pendidikan sampai politik. Banyak tokoh ternama di negeri kita yang turut terseret dalam pusaran hitam ini. Bahkan tak jarang orang-orang yang dikenal bersih dan sering menggembar-gemborkan anti korupsi, jatuh ke lubang yang sama pula.

Bak klise kehidupan, saat banyak rakyat kalangan bawah, para buruh, tukang becak, kuli bangunan, dan sebagainya yang jatuh bangun, mati-matian demi sesuap nasi untuk keluarga, para “Yang Mulia” kalangan atas malah asyik menikmati jerih payah rakyatnya. Mungkin tidak semua, tapi masih pantaskah dibilang sedikit? Menurut data dari KPK pada tahun 2013, terdapat 1.696 kasus di tahap penyelidikan, 1.646 kasus di tahap penyidikan, dan 1.964 kasus di tahap penuntutan.

Saat telah banyak penyimpangan yang terjadi di setiap lapisan, masihkah kita diam? Tentunya ada kesalahan, pasti ada suatu rantai panjang yang saling berhubungan. Kita analogikan seperti metode Huffman Code Tree pada pemrograman, pada awalnya kita susun angka atau huruf yang paling kecil frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan nilai yang paling kecil dan membentuk akar atau induk, dan seterusnya hingga puncak yang merupakan akumulasi dari nilai-nilai tadi.

Pun korupsi, kita bayangkan saja korupsi berawal dari hal paling kecil, hal paling sederhana, mencontek misalnya. Memang hal sepele, tapi sama saja mengajari untuk belajar menghalalkan segala cara untuk memperoleh nilai bagus. Laporan dengan data palsu  pegawai pada atasan, atasan kepada atasannya lagi dan seterusnya sampai tingkat negara. Hebat bukan? Dari yang awalnya cuma hal sederhana, tapi jika terakumulasi juga sangat berbahaya.

Maka dari itu, kita perlu memperbaiki dulu dari hal kecil di sekitar kita, dari keseharian kita. Sudahkah kita jujur? Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, termasuk jujur pada dosen sesuai kemampuan kita. Memang sulit, tapi permulaan kebaikan selalu banyak susahnya. Namun dengan terbiasa jujur, kita akan merasa bersalah jika terdapat kebohongan sedikit. Dari kebiasaan kita di bangku sekolah dan kuliah, akan membawa dampaknya saat telah kerja dan menjadi pejabat negara. (Ning/Lis)

Khoirun Ninggar Hidayati

Matematika 2012

Posted by adminbemits on

Suara Mahasiswa ITS – Bahasa Sebagai Senjata

Lukky Prasetyo - Kadep Minat Bakat & Jurnalistik HIMATEKPAL 2013-2014

Ruang kota kini menjadi semacam tempat pertarungan teks-teks iklan luar ruang. Teks-teks iklan tertulis maupun visual itu berisikan hal hal yang terlihat tak saling mendukung. Termasuk juga ruang sebagai ”teks” yang menjadi konteks sosial-ekonomi pemajangan iklan luar ruang.

Contoh kecil waktu itu saya melihat sebuah baliho yang membuat saya terheran-heran. Iklan rumah-kantor 3 lantai menggarisbawahi harga murah: ”Hanya Rp 2 miliar-an!”. Baliho itu dipajang dekat pangkalan ojek, pedagang kaki lima, dan halte bus yang setiap pagi dijejali warga pengguna angkot serta para pejuang jalanan, yang mustahil menganggap Rp 2 miliar itu murah.

Ada juga di jalan tol di Jakarta sebuah spanduk besar berisikan iklan layanan masyarakat melintang pada jembatan penyeberangan. ”Ayo tanam pohon! Banyak pohon, lingkungan segar.” Namun, di sekitar spanduk itu pepohonan malah ditebang dan banyak tanah digali untuk pelebaran jalan tol tersebut.

Sama halnya di kaki lima di jalanan utama ibukota. dimana di banyak sisinya dipacakkan tonggak besi yang memberikan anjuran, ”Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya!” Namun, ketika diperiksa kiri-kanan sepanjang kaki lima itu, tak terlihat sosok tempat sampah. Hal yang sama juga terjadi di toilet umum, tertuliskan ”Dilarang buang tisu dan pembalut ke WC!” . Namun, tak tersedia tempat sampah. Mungkin itu juga yang membuat orang-orang dengan begitu saja membuang sampah karena tidak tampak tempat sampah di sekitarnya. Akan tetapi, semua itu kembali pada individu masing-masing tentang bagaimana menyikapinya.

Di Kota Tokyo, kita akan lebih susah menemukan tempat sampah di tempat umum daripada di kota Jakarta. Tetapi, keadaan di kota tersebut jauh lebih bersih bila dibandingkan dengan disini. Itu salah satu hal yang bisa kita ambil sebagai contoh. Sampah anda adalah milik anda sendiri, bukan milik pemerintah kota atau siapapun, dan jangan anda mencoba berbagi dengan warga kota yang lain dengan cara membuangnya secara sembarangan. Tetapi merupakan urusan pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas umum yang sesuai.

Kekuasaan dan bahasa ibarat dua sisi mata uang yang sama. Kekuasaan di sini tak diartikan sebagai jabatan, gelar atau posisi sosial seseorang. Kekuasaan adalah strategi-strategi, bisa berupa pengetahuan, aturan, norma, ukuran, logika, atau harga yang dirumuskan melalui bahasa. Karena itu, pesan berupa anjuran, kampanye, dan iklan yang dipublikasikan secara luas baik verbal, tertulis, maupun visual mengandaikan strategi kekuasaan pembentuk opini publik. Tujuannya mengubah perilaku agar seperti yang ditargetkan.

Dengan strategi bahasa dan logika demikianlah si “penguasa” bekerja untuk mengubah perilaku masyarakat. Namun, bahasa yang digunakan, tanpa mempertimbangkan ruang sebagai ”teks” lain, akan kehilangan daya persuasinya, menjadi arogansi ataupun teror psikis.

Yah memang ini adanya, Iklan kini tak lagi membujuk, mengajak, dan partisipatoris, melainkan malah menjadi instruktif dan sepihak. Memang klise tapi ini nyata, Kita semua adalah pendengar yang sudah bosan akan segala seruan yang tampak ada tapi tak nyata. (LP/Lis)

Lukky Prasetyo

Ketua Departemen Minat Bakat & Jurnalistik

HIMATEKPAL 2013-2014

Posted by adminbemits on

Suara Mahasiswa ITS – Memberi Makan Negeri dengan Pangan Impor

Beberapa bulan lalu, harga kedelai meroket tinggi,  yang semula harganya Rp 7.700 – Rp 8.000 per kg mengalami kenaikan hingga Rp 9.000 – Rp 10.000 per kg. Harga kedelai yang mahal membuat pedagang mengurangi stok, sehingga terjadi kelangkaan kedelai. Padahal setiap tahun, Indonesia mengkonsumsi 2,2 juta ton kedelai, sementara produksi dalam negeri hanya 800.00-850.000 ton kedelai.

            Untuk mengatasi kelangkaan kedelai, pemerintah Indonesia berencana mengimpor 100 ribu ton kedelai dari Amerika Serikat. Tentu ini bukan pertama kalinypemerintah harus mengimpor  untuk mengatasi kelangkaan produk pangan dalam negeri. Pada Juli 2013, Indonesia terpaksa mengimpor 300 ribu ton cabai karena kurangnya pasokan cabai di pasar lokal. Produk pertanian lain seperti beras, bawang, dan kentang juga harus diimpor dari luar negeri. Indonesia saat ini bahkan Indonesia adalah importir beras dan kedelai terbesar di dunia. Ketergantungan pemerintah terhadap impor saat ini cukup tinggi, padahal nilai mata uang rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika Serikat.

            Melihat sekilas perjalanan rupiah, mata uang Indonesia sengaja dibiarkan mengambang bebas sesuai dengan pasar. Keberadaan rupiah sebagai sebuah mata uang berhadapan dengan mata uang negara lain mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 1946, ketika itu nilai satu dollar yang semula sama dengan Rp 2.300,- menjadi Rp 5.500,- dan seterusnya nilai rupiah terjun bebas. Nilai rupiah tak kunjung stabil dan saat ini berada dikisaran 1 USD (US $) kurang lebih sama dengan Rp. 11.000,-.

            Kita harus mengingat bahwa nilai rupiah pernah mencapai Rp. 16.000 per dollar ketika krisis moneter 1998. Seharusnya krisis moneter 1998 mampu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dengan cepat menyebar ke negara asia lainnya dengan satu tahun, termasuk Indonesia. Krisis moneter berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik. Waktu itu inflasi rupiah dan peningkatan tinggi harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di negara ini. Anjloknya Rupiah, secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah. Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di bangkrut pasar modal.

            Akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Devisa Bebas, namun justru membuat keluar masuk mata uang asing tidak dapat lagi dikontrol. Karena itu pemerintah harus berhenti bergantung terhadap produk luar negeri karena tidak adanya kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Indonesia harus membenahi sektor pertanian, sebagai negara agraris seharusnya Indonesia dapat memenuhi makan penduduk bukan malah impor dari negara lain. Kita harus mencontoh negara tetangga kita Vietnam. Vietnam berkembang dari negara yang mengalami kekurangan pa

ngan 30 tahun lalu menjadi eksportir beras kedua terbesar di dunia setelah Thailand.

            Indonesia harus mampu merealisasikan rencana swasembada pangan. Memang Indonesia memiliki banyak permasalahan dalam melakukan swasembada pangan. Salah satunya jumlah lahan pertanian di Indonesia yang semakin berkurang.

            Luas daratan Indonesia kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, menimbulkan konversi lahan pertanian.

            Untuk mengatasi alih fungsi lahan yang tak terbendung, pemerintah sebenarnya sudah mengelurkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya, setelah empat tahun undang-undang tersebut dikeluarkan, masih banyak terjadi konversi lahan pertanian. Konversi lahan telah membuat luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut bahkan kalah luas dari Thailand yang penduduknya lebih sedikit

            Berdasarkan data Dinas Pertanian Sumatera Utara pada 2005, luas sawah di Kabupaten Langkat 49.415 ha. Namun, angka ini menurun menjadi 47.030 ha pada 2006, 45.747 ha pada 2007, dan berada di angka 42.985 ha di tahun 2010. Sementara itu, di Jawa Tengah laju penyusutan lahan produktif mencapai rata-rata 350-400 hektar per tahun. Badan Pertanahan Nasional mencatat sebanyak 3.099 juta ha lahan sawah yang telah diajukan permohonan untuk alih fungsi lahan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pada 2004.

            Banyak pilihan yang dapat dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan lahan pertanian di Indonesia sebelum terlambat. Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non  pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif, maka pasti konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi (Simatupang dan Irawan, 2003). Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian. Cara lain yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan menerapkan pajak yang sangat tinggi untuk alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sementara memberikan tanah untuk pertanian hanya dipajaki sangat minim.

            Permasalahannya, seberapa serius pemerintah ingin menyelamatkan pertanian Indonesia. Apakah negara ini bersungguh-sungguh untuk melakukan swasembada pangan atau tetap pada solusi lama yaitu impor.

Akhmat Fauzi

Teknik Kimia 2012