Monthly Archives

6 Articles

Posted by adminbemits on

Suara Mahasiswa ITS – LION AIR MENGABAIKAN HAK PENUMPANG ATAS DELAY PENERBANGAN

jashk

Dua hari terakhir ini bisa jadi menjadi hari yang penuh dengan pengalaman buruk bagi calon penumpang pemegang tiket Lion Air. Bayangkan, penundaan atau delay penerbangan yang terjadi secara gila-gilaan (bahkan ada yang menyebutkan sampai 17 jam) membuat banyak penumpang yang kebingungan dan emosi atas banyaknya penerbangan yang delay. Ironisnya tidak ada informasi yang memuaskan atas delay penerbangan Lion Air. Petugas Lion Air yang sangat dinantikan keberadaannya oleh calon penumpang, malah tidak ada di tempat. Calon penumpang berusaha ke berbagai ruangan yang ada guna mencari petugas Lion Air yang ada. Buntutnya, ada beberapa fasilitas Lion Air yang dirusak oleh calon penumpang, sebagai puncak dari kekesalan calon penumpang akan nasib penerbangan mereka.

Mengenai hak yang harus didapatkan calon penumpang, jika terjadi delay dalam suatu penerbangan. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia sejatinya sudah mengatur hal tersebut melalui Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011. Peraturan ini sudah sangat jelas menuliskan apa saja yang didapat calon penumpang jika mengalami delay dalam suatu penerbangan, lengkap dengan jangka waktu delay serta bentuk kompensasinya. Salah satunya pemberian makanan ringan jika penerbangan delay antara 60-120 menit, atau reschedule penerbangan jika delay hingga 180 menit. Regulasi ini seharusnya bisa bermanfaat baik bagi calon penumpang maupun maskapai penerbangan. Calon penumpang akan mendapatkan kompensasi atas delay dari penerbangan, sedangkan maskapai penerbangan akan terhindar dari segala macam bentuk emosi penerbangan atas delay yang terjadi.

Namun apa yang terjadi pada Lion Air, hak penumpang akan semua delay yang terjadi tidak semuanya dipenuhi dan terkesan mengabaikan hak calon penumpang. Berdasarkan penelusuran portal berita detik.com dan Kompas, banyak penumpang yang baru diberikan makanan ketika penerbangan tersebut sudah tertunda lebih dari enam jam, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Pemberian akomodasi penginapan (sebagai syarat jika penerbangan delay lebih dari enam jam) juga tidak diberikan, memaksa penumpang menginap di area ruang tunggu bandara. Refund yang dijanjikan juga berada di bawah ekspetasi penumpang, sehingga semakin memperkeruh kondisi dari emosi penumpang. Delay penerbangan yang terjadi tepat di momen liburan Imlek juga mebuat banyak rencana liburan calon penumpang berantakan.

Sayangnya, baik pemerintah maupun pihak Lion Air, sama-sama lambat dalam merespon keterlambatan ini. Perhatian saya fokuskan pada Lion Air sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas delay parah yang terjadi di perusahaan mereka. Beberapa hal yang disorot adalah ketidakmampuan pihak Lion Air akan memeberikan informasi akan delay penerbangan, kegagalan dalam memberikan hak penumpang atas delay penerbangan, hingga keacuhan pihak Lion Air akan kondisi delay yang parah. Pemerintah juga tidak merespon dengan cepat atas delay penerbangan yang tejadi. Ketika pihak Lion Air memutuskan untuk me-refund calon penumpang, ironisnya mereka tidak memiliki uang tunai, sehingga terpaksa ditalangi oleh pihak Angkasa Pura selaku pengelola Bandara.

Kejadian ini diharapkan membuka mata pemerintah akan melakukan audit secara menyeluruh akan pelayanan dasar maskapai kepada penumpang, pengawasan ketat regulasi, serta sanksi yang tegas bagi Lion Air akan kejadian ini. Hingga artikel ini ditulis (tanggal 20 Februari 2015) kekacauan masih terjadi pada penerbangan Lion Air yang delay. Hendaknya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak stakeholder yang terkait.

 

 

Wiratama Adi Nugraha

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

Staf Biro Jurnalistik HMPL

 

 

Posted by adminbemits on

Mimbar Bebas Tolak Korupsi – Aksi Nyata BEM ITS

IMG_8655

Hujan deras pada Rabu (18/2) tak menyurutkan semangat BEM ITS untuk menggelas Aksi mimbar terbuka untuk memanaskan suasana KM ITS. Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan keprihatinan terhadap korupsi dan isu nasional KPK Vs Polri. Uniknya aksi ini dilakukan dengan Safari kebeberapa titik di ITS . BEM ITS khususnya kementerian Kebijakan Publik berupaya mengajak segenap civitas ITS untuk lebih peduli dan ikut memerangi korupsi

Kampus ITS, Kominfo-Hujan lebat yang sempat membuat aksi terhambat tak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk kembali bergerak. Rute pertama adalah masjid Manarul Ilmi ITS. Disini para mahasiswa mulai berdatangan dengan ikat kepala dan papan yang menyerukan sindiran-sindiran terhadap korupsi. Sebelumnya papan-papan ini telah disebar ke seluruh jurusan di ITS sebagai media agitasi dan propaganda aksi mimbar bebas.“Korupsi merajalela, penegak hukum kemana? ” kontroversi salah satu seruan isi papan.

“Saya mengajak Jokowi cuti jadi Presiden” seru Rido Fuadi, Menteri Kebijakan Publik BEM ITS, menyatakan kekecewaannya di depan gedung Rektorat. Sebelumnya ia menyerukan orasi yang mengajak segenap mahasiswa ITS, jajaran dosen serta alumni kampus perjuangan untuk selalu memaknai Sepuluh Nopember sebagai sebuah semangat oleh Pahlawan untuk selalu peduli. Hal ini berkaitan dengan mirisnya keadaan para penegak hukum yang saat ini sedang bersiteru berusaha menjatuhkan satu sama lain.

Perjalanan kemudian dilanjutkan ke perpustakaan. Animo masa semakin terasa saat Muhammad Ikhwan Rahman dari jurusan Material dan Metalurgi yang notabene masih berstatus mahasiswa baru ikut meneriakkan opininya tentang korupsi. “Korupsi merupakan tindakan tidak bermoral dan harus dibasi agar tidak ada lagi di masa depan. KPK dan Polri tidak salah, yang salah adalah tokoh-tokohnya” sahutnya panjang lebar.

Penolakan terhadap korupsi juga diungkapkan oleh Danny Urippan dari jurusan Fisika. Ia memandang kepemimpinan Jokowi saat ini bagai melindungi korupsi bukan membasmi layaknya pada era Susilo Bambang Yudhoyono terdahulu. Aktivis BEM Fakultas ini juga ikut menantang apakah mahasiswa ITS siap untuk tidak korupsi dan mengesampingkan egoismenya.

Rido Fuadi menegaskan bahwa aksi ini bukanlah sebuah penyikapan namun merupakan wadah bagi KM ITS untuk menyuarakan opininya terkait masalah korupsi. Menurutnya korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan dan aksi ini merupakan ajang untuk mengajak masyarakat untuk turut bergerak.

Selain itu Rido Fuadi mengatakan bahwa penyikapan terkait masalah KPK dan Polri lebih lanjut akan segera dilakukan dalam PUKAT(Pusat Kajian Strategis). Perwakilan dari 51% Ormawa (Organisasi Mahasiswa) dalam diskusi penting ini akan menyuarakan sikapnya masing-masing yang mewakili suara dari ormawa itu sendiri. “Agar tidak kehilangan momentum, mungkin PUKAT bisa dimulai pekan ini” jawabnya saat ditanya waktu pelaksanaan PUKAT.

Pembacaan doa bersama resmi menutup kegiatan ini. Imran Ibnu Fajri, Presiden BEM ITS optimis terhadap perhatian masa KM ITS. “KM ITS ternyata masih ada nyawanya tinggal kita yang harus lebih berusaha lagi. Jadi kita menyadarkan juga bahwa bangsa ini butuh peran mahasiswa minimal untuk responsif terhadap isu yang ada” tuturnya percaya diri. (ros/rhm)

Posted by adminbemits on

PKM AI, ITS Wujudkan Gerakan 100 PKM

Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tidak pernah habis menjadi isu kekinian mahasiswa, khususnya dikalangan ITS. Tak ayal jika dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas), ITS selalu menjadi bintang dengan peserta terbanyak. Demi mempertahankan atmosfir keilmiahan KM ITS, Kementerian Inovasi Karya BEM ITS Menghelat Pelatihan PKM AI pada Jumat, (13/2).

BG Munaf, Kominfo –Gedung yang biasanya aktif untuk sekedar kegiatan perkuliahan berubah ramai. Sejumlah mahasiswa memilih mengisi jadwal usai ibadah sholat Jumat dengan mengikuti kegiatan pelatihan. Dua pembicara telah siap membangun semangat mahasiswa dalam bidang keilmiahan, ialah Drs Bandung Arry Sanjoyo M Ikom yang menyampaikan materi motivasi PKM GT dan AI dan Putu Gde Ariastita, ST MT yang menyampaikan materi penulisan PKM AI.

Dalam materinya, Bandung menyampaikan bahwa mahasiswa bukan hanya identik dengan orasi, tetapi mahasiswa juga identik dengan karya ilmiah yang sangat erat kaitannya dengan menulis. Hal ini karena menulis adalah bentuk communication skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. “Mahasiswa memiliki banyak ide sehingga PKM AI inilah tempat untuk ide tersebut disalurkan,” ungkap Bandung.

Bandung berharap dengan adanya pelatihan ini, peserta yang notabennya adalah perwakilan dari HMJ dapat menularkan semangat PKM AI, karena berdasarkan data yang diperoleh, PKM AI dari ITS yang tahun lalu mendapatkan dana tidak sampai 10 orang.

Sementara itu, materi kedua oleh Putu turut menjelaskan bahwa semua mahasiswa dapat mengikuti PKM AI, karena melalui PKM AI ini mahasiswa dapat memacu kemampuan menulis mahasiswa dari hasil kegiatan ilmiah. Tak hanya dari kegiatan ilmiah saja, PKM AI juga dapat berupa aktivitas yang sudah dilaksanakan, kerja laboratorium, magang, KKN, maupun kegiatan KP. Putu menuturkan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan PKM AI, yaitu persyaratan penulisan, petuntuk pengetikan, serta sistematika dan format penulisan.

“PKM AI adalah cara untuk berkreasi dan mempersiapkan masyarakat internasional dengan menulis,” ungkap Rizky Akbar, Menteri Inovasi Karya BEM ITS. (van/yon/lik)

Posted by developer on

Dilema Nasionalisasi Blok Mahakam: Perlukah?

Dilema Nasionalisasi Blok Mahakam: Perlukah?

Diskusi Terbuka KM ITS

 

 “Perlu digaris bawahi, kapan bangsa ini mau rebut kembali kekayaan sendiri? Setidaknya kekayaan itu kembali untuk warga Kalimantan”- Imran Ibnu Fajri, Presiden BEM ITS.

Begitulah kiranya teriakan aktivis mahasiswa untuk kisah Blok Mahakam. Sudah 46 tahun sumber terbesar migas ini tidak dikelola oleh negara. Tahun 2017 diharapkan menjadi momentum bersejarah kembalinya hasil bumi ke tangan anak bangsa.

Posted by developer on

Kajian HIMATEKK FTI-ITS tentang UU Keinsinyuran

DRAFT KAJIAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA11 TAHUN 2014

TENTANG

KEINSINYURAN

Disusun Oleh:

Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

Ditulis Oleh :

Fakhruzi Asrial Efransyah

Gus Ali Nur Rohman

Achmad Zulfikar Fawzi

PENDAHULUAN :

Pada 25 Februari 2014, DPR mengesahkan undang undang yang sangat sensitif dengan dunia keinsinyuran, yaitu UU No. 11 Tahun 2014, atau yang akrab disebut dengan Undang Undang Keinsinyuran. Meskipun sudah hampir satu tahun UU ini disahkan, namun mahasiswa masih belum banyak tahu secara detail terkait undang undang yang mengatur tentang peraturan dunia keinsinyuran ini. UU yang berisi 15 bab dan 56 pasal ini menjelaskan tentang harapan PII kepada para insinyur pembangun negeri. Mulai dari sertifikasi calon insinyur, peraturan kehidupan insinyur indonesia, maupun struktur koordinasi dunia keinsinyuran indonesia, dan peraturan peralihan sarjana lama ke insinyur, bahkan peraturan tenaga kerja insinyur asing juga diatur dalam UU Keinsinyuran ini.

Pada tanggal 23 Agustus 2014, HIMATEKK FTI-ITS mendapat kesempatan untuk hadir berdiskusi intensif bersama Direktur Eksekutif PII, Bapak Ir. Faizal Safa M.Sc di Teknik Kimia Insitut Teknologi Bandung (ITB) bersama beberapa universitas lainnya. Pada saat itu kami dikagetkan dengan materi-materi yang disampaikan oleh beliau terkait dengan UU No.11 Tahun 2014, banyak sekali hal yang sangat penting dan hal hal baru yang dipaparkan pada saat itu. Kami para mahasiswa sangat tercengang dengan masterplan yang direncana oleh PII, dan terheran-heran mengapa hal sepenting ini belum tersosialisasikan secara merata kepada mahasiswa. Beliau memparkan bahwa UU ini belum dilaksanakan secara penuh karena peraturan presiden terkait UU ini belum keluar, beliau mengatakan bahwa Perpres akan turun pada Bulan September tahun 2014. Sejak saat itu hal-hal yang disosialisasikan pada pertemuan itu langsung dipublikasikan dan dikaji oleh HIMATEKK FTI-ITS.

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014, HIMATEKK FTI-ITS melakukan pencerdasan sekaligus kajian terkait dengan UU Keinsinyuran ini bersama dengan seluruh mahasiswa Teknik Kimia FTI-ITS, karena mahasiswa Teknik Kimia merasa hal ini perlu dikaji apakah isu ini memiliki urgensitas tinggi atau tidak. Karena apabila isu ini tidak terlalu penting, maka isu ini dapat diabaikan. Namun apabila tingkat isu ini sangat penting untuk ditindak lanjuti, maka mahasiswa harus dipersiapkan sejak sekarang, terutama mahasiswa baru karena mereka yang berkemungkinnan besar yang melaksanakan UU ini secara keseluruhan. Sehingga hasil kajian tersebut bisa kami bagikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa ITS agar dapat menjadi referensi yang bagus untuk membuka perspektif terkait dengan Undang Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

LATAR BELAKANG :

Latar belakang dibentuknya UU ini sendiri oleh PII secara garis besar adalah:

  1. Isu Malpraktek / K3 :

Demi melindungi para engineer dalam pelaksanaan praktik keinsinyuran dalam hal safety.

  1. Middle Income Trap :

Jaminan pensiunan untuk para insinyur yang masih belum diatur
3. Produk Lisensi

Melindungi dan meningkatkan kualitas produk-produk yang diciptakan oleh insinyur indonesia, dengan terlisensinya produk oleh insinyur yang bersertifikat, maka bargain produk akan meningkat

  1. Inovasi Engineer

Dengan tersertifikasinya engineer dalam melakukan praktik keinsinyuran, maka, engineer akan dipaksa untuk selalu lebih baik dalam berinovasi

  1. Triple Helix Relation (Akademik, Bisnis, Pemerintah)

Untuk mengingkatkan sinergisitas hubungan antara Akademik (Institusi Pendidikan), Bisnis (Perusahaan dan Industri), Pemerintahan (Kementrian, PII)

  1. Added Value tersendiri bagi Engineer

Meningkatkan trend masyarakat untuk menjadi Engineer, sehingga generasi generasi baru Engineer akan secara sporadis berasal dari orang-orang yang berkompeten.
Sedangkan manfaat dari UU ini kedepannya adalah:
Bagi Masyarakat:
-Mudahkan jaminan keamanan dan keselamatan dari pekerjaan keinsinyuran
-Memudahkan para S.T untuk berkarya di keinsinyuran
-Karir keinsinyuran terbuka dari berbagai jalur pendidikan
-Masyarakat bisa mendapatkan transfer iptek.
Bagi Negara:
-Akan memiliki data SDM keinsinyuran yang akurat
-Mudahkan pengembangan, pemnbinaan & pengawasan
-meningkatkan peran insinyur dalam pembangunan
-Mencegah Malpraktek
-Meningkatkan kekuatan keinsinyuran berdaya asing
Bagi Keinsinyuran:
-Menjamin praktek keinsinyuran bagi para S.T, dan teknolog
-Meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat
-Memperjelas dan layanan sehingga berpeluang peningkatan penghasilan
-Memudahkan perlindungan asuransi
-Bersaing dengan insinyur asing dalam kesetaraan.
Bagi Pendidikan:
-Dengan data keinsinyuran akan memudahkan melakukan pemutakhiran pendidikan.
-Membantu mengurangi kesenjangan pendidikan

Sedangkan secara detail, UU ini diawali oleh MRA yaitu mutual recognition agreement yang disepakati di kuala lumpur pada tanggal 9 Desember 2005 oleh mentri perdagangan kita waktu itu yaitu maria elka pangestu yang memuat 8 sektor strategis yang diantaranya membahas tentang sektor engineering service.

Tujuan dari MRA sektor jasa keinsinyuran adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan sebagai stimulan aktivitas ekonomi antarpihak melalui penerimaan kompetensi SDM dalam hal standar, kualifikasi, sertifikasi dan lisensi. Dalam artikel 1 MRA sektor keinsinyuran dijelaskan bahwa tujuan dari adanya MRA dalam bidang keinsinyuran ini adalah untuk memfasilitasi pergerakan jasa keinsinyuran profesional serta sebagai sarana bertukar informasi dalam rangka mengupayakan adopsi pelaksanaan praktik terbaik pada standar dan kualifikasi. Di dalam MRA ini, terdapat pendefinisian tentang apa saja yang diatur di dalam sektor jasa keinsinyuran. Apa yang dinamakan dengan sektor keinsinyuran (engineering services) merujuk kepada aktivitas yang berada di lingkup Central Product Classification (CPC) Code 8672 dari Provisional CPC yang diterbitkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Selain itu, apa yang disebut dengan graduate engineer merujuk kepada setiap warga negara anggota ASEAN yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang keinsinyuran yang telah memperoleh pengakuan dan diakreditasi oleh otoritas nasional di suatu negara. Berbeda dengan graduate engineer, professional engineer (practitioner) merujuk kepada:

..natural person who holds the nationality of an ASEAN Member Country and is assessed by a Professional Regulatory Authority (PRA) of any participating ASEAN Member Country as being technically, morally, and legally qualified to undertake independent professional engineering practice and is registered and licensed for such practice by the Authority. ASEAN Member Countries may have different nomenclatures and requirements for this term.

Sebenarnya, tujuan umum dari MRA bidang keinsinyuran ini adalah untuk menyeragamkan standar, ukuran, dan regulasi yang berbeda-beda di negara-negara ASEAN agar mempunyai satu ukuran yang konsisten, metode dan spesialisasi yang secara bersama diterima dan bisa diterapkan oleh negara-negara ASEAN. Ada tiga prinsip yang dilakukan dalam penyelenggaraan MRA bidang keinsinyuran ini, antaralain: transparansi, ekuivalensi, dan harmonisasi. Dari transparansi inilah yang sedang digalakkan oleh Indonesia dalam hal sertifikasi yang transparan agar mampu memanfaatkan celah untuk menemukan hambatan (barriers) yang diciptakan untuk menahan aliran profesional keinsinyuran negara lain masuk ke Indonesia. Di lain sisi, transparansi ini dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kualifikasi dan standar kompetensi di Indonesia memiliki kredibilitas yang baik. Ekuivalensi dimaksudkan agar keseragaman dalam hal standardisasi profesi keinsinyuran di masing-masing negara bisa diwujudkan melalui MRA ini. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dari masing-masing negara yang disesuaikan dengan MRA yang sudah disepakati bersama.

Agar seorang professional engineer bisa berpraktik di negara tujuan (host country) dan memperoleh gelar ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer), ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain mencakup:

  •  Telah menyelesaikan pendidikan tinggi bidang keinsinyuran
  •  Mendapatkan izin (lisensi) dari otoritas profesi nasional untuk berpraktik mandiri.
  •  Memiliki pengalaman kerja 7 tahun, 2 tahun di antaranya adalah pengalaman kerja di bidang keinsinyuran
  •  Sejalan dengan kebijakan Continuing Professional Development (CPD) dengan tingkat yang memuaskan
  •  Memperoleh sertifikat dari badan penyelenggara nasional dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Jika syarat di atas telah dipenuhi, maka professional engineer bisa mendaftarkan diri ke ACPE Coordinating Committee di bawah ACPE Registers. Insinyur yang telah memperoleh sertifikat ACPE bisa mendaftarkan diri kepada otoritas pengaturan profesional di host country untuk dicatat sebagai Registered Foreign Professional Engineers (RFPE). Jika seorang ACPE akan bekerja di host country, persyaratannya adalah ia tidak bisa bekerja secara mandiri, namun harus berkolaborasi dengan insinyur lokal yang telah memiliki standar kualifikasi yang sama.

Adanya MRA dalam bidang keinsinyuran ini sebenarnya merupakan awal untuk masuk ke dalam penetrasi pasar bebas sektor keinsinyuran, awal untuk memastikan bahwa keseragaman dari kualitas sektor jasa keinsinyuran di negara-negara ASEAN itu sama.34 Masih banyak peraturan dan standar yang bisa dibuat untuk mengarahkan kepada efisiensi dan daya saing. Tidak bisa diartikan bahwa kualitas insinyur dari seluruh negara ASEAN harus sama karena perbedaan titik awal dan kualitas SDM yang ada di berbagai negara ASEAN. Semisal, SDM insinyur di Singapura tidak bisa disamakan begitu saja dengan SDM insinyur di Filipina, atau negara lainnya karena nomenklatur dalam bidang keinsinyuran berbeda. Semisal, di Singapura, hanya diatur tiga bidang keinsinyuran saja, yakni teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin, di Thailand dan Malaysia juga mempunyai nomenklatur yang berbeda dalam pengaturan bidang keinsinyuran. Hal ini sebenarnya memberikan tantangan bagi Indonesia, khususnya ketika ada insinyur Indonesia yang ingin bekerja di luar. Semisal insinyur Indonesia tersebut ahli dalam teknik perminyakan dan ingin bekerja di Singapura, sementara di Singapura hanya diatur tiga bidang keteknikan saja – teknik perminyakan masuk ke dalam teknik sipil, semisal. Maka insinyur Indonesia tersebut harus mengambil tes yang disyaratkan oleh otoritas di Singapura agar kompetensi insinyur teknik perminyakan ini sesuai dengan kompetensi insinyur bidang teknik sipil. Nomenklatur-nomenklatur yang berbeda ini yang kemudian menjadi masalah, khususnya di Indonesia yang mempunyai bidang keinsinyuran yang banyak. Hal seperti itulah yang membuat sektor ini menjadi semakin kompleks karena beragamnya peraturan-peraturan yang terkait dengan penyediaan jasa keinsinyuran di masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki lembaga sendiri yang memberikan lisensi bagi para insinyur dengan peraturan dan persyaratan yang berbeda-beda.

Salah satu indikator dalam menentukan permasalahan insinyur di Indonesia adalah pemenuhan insinyur di dalam negeri dengan melihat pertumbuhan sarjana teknik yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. Akar permasalahannya berada pada pendidikan teknik yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan di paparan sebelumnya bahwa kualitas SDM Indonesia disamakan dengan kualitas SDM insinyur yang ada di Singapura, atau Malaysia, sebab kualitas pendidikan yang menjadi faktor utama. Di Singapura dan Malaysia, universitas-universitas yang menghasilkan sarjana teknik sebagian besar telah berstandar internasional ABET, sementara di Indonesia, hanya ada satu perguruan tinggi yang telah memperoleh sertifikat akreditasi perguruan tinggi ABET tersebut yaitu Institut Teknologi Bandung

Sementara jika berbicara masalah kuantitas dalam hal pemenuhan kebutuhan insinyur di dalam negeri, Indonesia masih sangat kekurangan insinyur. Data yang diperoleh dari PII menyebutkan bahwa populasi sarjana teknik di Indonesia jika dibandingkan dengan Malaysia terpaut cukup jauh.

Sumber: PII 2013

Dari grafik di atas jelas terlihat bahwa dari segi rasio perbandingan populasi sarjana teknik di Indonesia per 1 juta penduduk di tahun 2008 masih sangat kecil dibanding Viet Nam, Malaysia, atau Thailand. Menurut Ketua PII, Bobby Umar, saat ini Indonesia kekurangan sekitar 1,2 juta insinyur. Idealnya, Indonesia memiliki 2 juta insinyur, sementara saat ini hanya memenuhi 600-700ribu saja.36 Hal ini disebabkan salah satunya karena pertumbuhan sarjana teknik di Indonesia per tahunnya juga tidak setinggi negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Viet Nam.

Sumber: PII 2013

Di Indonesia, per tahunnya pertambahan sarjana teknik per 1 juta penduduk hanya sekitar 164 saja, sementara di Malaysia per 1 juta penduduk bisa menghasilkan 367 sarjana teknik. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan kuantitas insinyur di Indonesia sangat terbatas. Jika diproyeksikan di tahun-tahun mendatang, kebutuhan akan sarjana teknik di Indonesia akan semakin meningkat namun pemenuhannya justru akan makin menurun. Persatuan Insinyur Indonesia memproyeksikan bahwa hingga tahun 2030 jika tidak ada perubahan kebijakan pendidikan yang mampu mendorong tumbuhnya sarjana teknik dengan pesat, maka tiap tahunnya Indonesia kekurangan sekitar 15.000 insinyur dan kekurangan tersebut akan diisi oleh tenaga asing.

Sumber: PII 2013

Rendahnya pertumbuhan sarjana teknik per tahunnya di Indonesia salah satunya disebabkan rendahnya input yang masuk. Hal ini bisa saja disengaja karena keterbatasan sumber daya pengajar bidang pendidikan teknik sehingga dengan argumen menjaga kualitas maka penyerapan mahasiswa teknik juga dibatasi, atau memang daya tarik fakultas teknik di perguruan tinggi di Indonesia menurun. Menurunnya daya tarik untuk masuk ke fakultas teknik ditengarai ada dua alasan, pertama, minimnya tantangan melakukan inovasi atau pengembangan teknologi, dan kedua, karena tidak ada penghargaan bagi sarjana teknik untuk bisa bekerja di bidang keteknikan, sehingga banyak akhirnya sarjana teknik yang bekerja di luar bidang yang digeluti semasa kuliah.

Di antara negara-negara ASEAN, hanya tiga negara yang belum mempunyai Undang-undang Keinsinyuran, yaitu, Indonesia, Laos, dan Myanmar. Undang-undang Keinsinyuran ini nantinya akan mengatur kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dan sumber daya alam Indonesia.

Dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti, insinyur luar negeri bisa menyerbu ke Indonesia, tetapi insinyur kita tidak bisa ke luar negeri karena kita tidak punya UU Keinsinyuran. Mereka tidak percaya dengan kualitas insinyur kita. Dengan adanya UU Keinsinyuran maka proses standardisasi, sertifikasi, profesionalisme, serta kesetaraan dalam menghadapi MEA 2015 bisa lebih dikendalikan.

RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimana UU Keinsinyuran yang diharapkan oleh PII?
  2. Kajian Undang Undang terkait;
  3. Apa peran ITS dalam penerapan UU Keinsinyuran?
  4. Apa pengaruh pemerintah Indonesia terhadap UU Keinsinyuran?
  5. Apakah Badan Kejuruan PII sudah mencakup seluruh disiplin ilmu?
  6. Added Value apa yang dapat diterima oleh pelaku UU ini?

PEMBAHASAN

  1. ANALISA UMUM UNDANG UNDANG:

Undang-Undang ini memiliki 56 pasal yang mengatur beberapa hal tentang dunia keinsinyuran. Jika digolongkan, sesuai dengan pasal 4, UU ini mengatur hal-hal yang meliputi;

  1. cakupan Keinsinyuran;
  2. standar Keinsinyuran;
  3. Program Profesi Insinyur;
  4. registrasi Insinyur;
  5. Insinyur Asing;
  6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
  7. hak dan kewajiban;
  8. kelembagaan Insinyur;
  9. organisasi profesi Insinyur; dan
  10. pembinaan Keinsinyuran.

Dalam cakupan keinsinyuran dibahas apa saja disiplin teknik keinsinyuran dan cakupan bidang keinsinyuran, pada standar keinsinyuran dijelaskan standar Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Insinyur, sedangkan pada program profesi insinyur menjelaskan apa itu PPI dan mengapa harus mengikuti PPI. Pada regristrasi insinyur membahas tentang STRI, sedangkan insinyur asing menjelaskan tentang aturan peralihan insinyur dari luar Indonesia. Pengembangan keprofesian berkelanjutan menjelaskan tentang penyelenggaraan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, pada hak dan kewajiban menjelaskan apa saja hak dan kewajiban insinyur, pengguna, dan pemanfaat keinsinyuran, sedangkan PII, DII diatur dalam kelembagaan dan organisasi profesi insinyur.

Secara teknis nanti tidak hanya gelar Insinyur berupa Ir. yang akan diberikan tidak hanya diberikan didepan nama seperti biasanya, namun juga ada imbuhan IPP (Insinyur Profesional Pratama)/ IPM (Insinyur Profesional Madya)/ IPU (Insinyur Profesional Utama),

Contoh : Ir. Fakhruzi Asrial Efransyah., ST, IPP.

Namun bagaimana cara mendapatkannya? Sebelum mendapatkan sertifikasi gelar insinyur kita harus Mengikuti PPI (Program Profesi Insinyur) dengan eksekutor ; PII, kerja sama dengan kementerian terkait, dan kalangan industri. Kemudian memiliki Pengalaman Kerja (Perseorangan atau Industri). Setelah itu kita dapat mengikuti Uji Profesi dan Sertifikasi gelar insinyur dengan eksekutor Lembaga assessment / Badan Kejuruan PII / Himpunan Keprofesian.

Pada proses PPI, PII akan memberikan pembinaan profesi, pembinaan profesi dilakukan selama 3 hari yang meliputi tentang (pelatihan K3/Safety, knowledge and skill improvements, dan ujian komprehensif guna rekognisi pembelajaran lampau), pembinaan profesi dapat dilakukan pada saat kita sudah mendapatkan gelar S.T. Pada proses sertifikasi kita akan diberikan gelar Ir. apabila kita sudah bekerja kurang lebih 3 tahun dan sudah memiliki akreditasi oleh pembinaan profesi. Setelah lulus sertifikasi kita akan mendapatkan Gelar IPP langsung, untuk gelar IPP kita tidak boleh melakukan praktik keinsinyuran diluar Indonesia, namun untuk gelar IPM dan IPU tidak apa-apa. Untuk mendapatkan gelar IPM kita harus memiliki setidaknya skor 6000, dan untuk IPU skor 10000, skor dapat diperoleh dari pengalaman mengadakan praktek keinsinyuran (seperti sistem SKEM).

Sedangkan untuk lulusan Pendidikan Tinggi Teknik Non-ST gelar Amd. dan gelar Non-ST lainnya juga dapat mengambil sertifikasi, namun harus melalui Program penyetaraan terlebih dahulu sebelum mengikuti PPI. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan D3 juga dapat mengambil sertifikasi gelar insinyur.

Sedangkan pendaftaran sendiri mempunyai biaya tersendiri tiap jenjangnya, biaya tersebut merupakan salah satu dari syarat dalam sertifikasi untuk mendapatkan STRI. Untuk IPP, akan dibebankan biaya sertifikasi sebesar Rp 1.100.000,00 untuk IPM akan dibebankan biaya sertifikasi sebesar Rp. 1.650.000,00 sedangkan untuk IPU akan dibebankan biaya sertifikasi sebesar Rp. 2.200.000,00. Biaya yang cukup banyak untuk sebuah sertifikasi. Data tersebut sesuai dengan syarat Insinyur Profesional PII yaitu :

  1. Syarat Sertifikasi Insinyur Profesional PII
  2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun
  3. Mengisi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional
  4. Foto copy ijazah sarjana teknik, 1 lembar
  5. Pas foto terbaru ukuran 3×4, 1 lembar
  6. Membayar Biaya Sertifikasi

http://pii.or.id/sertifikasi/syarat-sertifikasi/

Setelah mendapatkan STRI, kita akan terdaftar menjadi Insinyur dan dapat melaksanakan praktik praktik keinsinyuran. Selain itu, para sarjana teknik juga harus mengambil sertifikasi ini ketika UU ini telah ditetapkan. Karena dalam UU tersebut dijelaskan juga tentang peraturan peralihan bahwa para lulusan sarjana teknik harus mengambil sertifikasi maksimal 3 tahun setelah UU ini disahkan.

  1. KAJIAN UNDANG UNDANG:

Namun dengan sedemikian tertariknya kita mahasiswa untuk mengupas masalah ini, sebetulnya yang terjadi adalah UU hanya disahkan saja namun untuk Peraturan Presiden sendiri tentang UU ini masih belum turun. Menurut rencana, harusnya bulan september ini Perpres harus sudah turun. Sehingga sampai saat ini PII masih belum bisa membentuk Assessment Unit untuk sertifikasi, apalagi masalah teknis yang sangat dalam untuk akreditasi maupun sertifikasi. Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia FT-UI pun juga sudah mengkaji UU ini dari aspek usaha Indonesia dalam menyongsong MEA 2015. Beberapa hal terkait latar belakang dan analisa tingkat keberhasilan tujuan UU Keinsinyuran dalam menghadapi MEA. Sedangkan kajian kali ini membahas tentang keberlanjutan UU Keinsinyuran setelah UU ini disahkan sejak 25 Februari 2014.

http://imtk.ui.ac.id/kajian-uu-keinsinyuran-sebagai-usaha-indonesia-dalam-menghadapi-pasar-tunggal-basis-produksi-asean-economic-community/

  1. ITS Sebagai Role Model penerapan UU Keinsinyuran

Tidak banyak yang tahu bahwa di Indonesia, PII Jawa Timur adalah PII yang mempunyai keaktifan tinggi hinga tingkat cabang sekalipun. Bahkan PII Jatim telah menggagas PPI yang akan dijadikan sebagai pendidikan keprofesian yang disinergikan dengan instusi pendidikan, dan bahkan berencana menjadikan ITS sebagai model awal rencana ini, namun kita sebagai mahasiswa sendiri masih belum tahu informasi informasi terkait hal tersebut bahkan mahasiswa ITS pun. Sesuai dengan Pasal 9, Ayat 2, BAB V dalam UU ini, Gelar profesi insinyur (Ir.) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII namun kita masih belum tahu bentuk kerjasama apa yang akan terjadi dengan ITS. IPP, IPM, dan IPU sebenarnya sudah lama ada, namun tidak dijadikan gelar secara formal melainkan hanya sebagai sertifikasi profesional saja. Jika kita menoleh kebelakang pada saat lulusan sarjana teknik diarahkan untuk menjadi seorang insinyur, beban SKS mahasiswa Teknik pun semakin banyak, alhasil durasi lulusnya pun semakin lama pula. Dengan ada UU ini, maka diharapkan adanya komposisi yang sesuai antara lulusan S.T. dan “lulusan Ir. dahulu” yang tidak terlalu menyusahkan mahasiswa dan dapat meningkatkan taraf hidup Engineer.

Sertifikasi menjadi hal yang penting bagi ITS karena seperti yang kita tahu, ITS sebagai institusi teknologi yang terkemuka (banyak jurusan dan prodi yang berakreditasi A) namun tidak diakui dengan akreditasi dan sertifikasi keprofesian. Apabila kita melihat Teknik Kimia UGM, kini sudah terakreditasi oleh IChemE UK, dan ITB kini beberapa jurusan sudah terakreditasi oleh ABET USA. Melihat hal itu Sertifikasi adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kompetensi lulusan ITS, sebuah hal yang positif apabila sertifikasi ini dapat dilakukan paska kelulusan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada karena untuk Akrediasi ITS hanya melalui BAN-PT saja.

http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=7120

http://www.ugm.ac.id/id/berita/9622-jurusan.teknik.kimia.ugm.raih.akreditasi.internasional

Isu ITS sebagai role model penerapan UU Keinsinyuran ini masih simpang siur mengingat kerjasama apa yang akan terjadi diantara PII dan ITS sebagai Pendidikan Tinggi Teknik. Menurut Prof. Ir. Eko Budi Dwijatmiko MSc., PhD., pada saat refleksi tahun baru 2015 bersama calon rektor ITS periode 2015-2019 di Plasa Dr. Angka ITS, sebenarnya relasi antara PII dengan ITS tidak terlalu banyak karena sebenarnya sertifikasi itu berbeda dengan akreditasi. Beliau mengatakan bahwa sertifikasi dirasa tidak terlalu penting karena baru dapat dilaksanakan saat paska kampus saja, yang terpenting disini adalah akreditasi karena akreditasi adalah hal yang dapat dirasakan secara langsung saat lulus dari kampus. Beliau menambahkan bahwa kinerja PII belum maksimal dan terkesan hanya meminta kerja sama dan tidak mem-follow-up ke pihak ITS, sehingga koordinasi terputus. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji UU ini dan relasinya dengan ITS.

  1. UU Keinsinyuran hadir diantara transisi pemerintahan Indonesia

Melihat hal-hal tersebut pasti kita sudah memikirkan banyak hal mengapa UU ini tidak disebar luaskan kepada mahasiswa yang nota bene akan menjadi seorang Engineer. Banyak spekulasi yang dilontarkan oleh mahasiswa kepada pihak PII maupun Pemerintahan, UU ini hadir pada bulan februari 2014, dengan ketidak jelasan tersebut maka Peraturan Presiden (Perpres) masih belum turun padahal seperti yang kita tahu Perpres harus turun selambat-lambatnya 1 tahun setelah UU ini disahkan. Menurut BKK-PII sendiri Perpres akan turun sekitar bulan Desember 2015, selagi menunggu perpres, informasi terkait hal ini akan disebarkan secara meluas. Namun, isu sertifikasi ini diwacanakan bukan kepada perorangan tetapi akan dibebankan dan ditanggung jawabkan kepada perusahaan dimana pegawainya bekerja, sehingga isu ini lebih diwacanakan kepada Industri-Industri daripada disosialisasikan kepada mahasiswa.

Apabila kita mengkaji keterlambatan eksekusi UU ini sedikit banyak disebabkan oleh masa transisi Presiden Republik Indonesia. Karena UU ini hadir di akhir tahun kepengurusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu tepatnya disahkan pada 25 februari 2014, sehingga UU yang notabene masih kalah dengan kondisi Pemilu Presiden pada saat itu, alhasil UU ini terbengkalai dan koordinasi yang disusun sedemikian rupa oleh PII maupun dari kementerian terkait tidak berjalan secara maksimal. Jika kita memandang dalam pemikiran yang sempit pun sangat jelas adanya kesenjangan dalam momen perpindahan kepengurusan ini, yaitu UU ini ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun yang menjalankan adalah Presiden Joko Widodo. Apalagi bila kita memandang lebih luas lagi seperti eksekutor ditataran yang dibawahnya seperti siapa kementrian yang bersinggungan dengan UU ini, apakah masih menggunakan lima kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Lalu Dirjen terkait yang berganti dan begitu juga dari pihak PII yang memungkinkan juga akan berganti apabila jarak eksekusi UU ini yang terlalu lama. Peran DII pada UU ini juga masih belum terlihat, jika kita meninjau pasal 30 hingga pasal 35, BAB X, banyak sekali keterlibatan DII dalam seluruh bagian dalam pelaksanaan UU ini. Sinergisnya antara PII, DII, Kementerian terkait, Perguruan Tinggi, dan Pemenrintah sangat dibutuhkan demi keberlanjutan UU ini.

http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2185

  1. Badan Kejuruan PII vs. Disiplin keilmuan teknik

Menurut pasal 5 BAB III di UU No.11 Tahun 2014, disiplin keilmuan teknik yang tercakup dalam keinsinyuran adalah sebagai berikut:

  1. Kebumian dan energi;
  2. Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
  3. Industri;
  4. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
  5. Pertanian dan hasil pertanian;
  6. Teknologi kelautan dan perkapalan; dan
  7. Aeronotika dan astronotika

Sedangkan seperti yang kita tahu yang melalukan uji profesi dan sertifikasi adalah dari Badan Kejuruan PII / Himpunan Keprofesian. Namun menurut website PII, badan kejuruan PII yang dinaungi oleh PII hanya ada 13, yaitu BK Mesin, BK Teknologi Pertambangan, BK Sipil, BK Teknik Kelautan, BK Teknik Fisika, BK Teknik Geodesi, BK Teknik Kedirgantaraan, BK Perminyakan, BK Teknik Kelautan, BK Kimia, BK Teknik Industri, BK Elektro, dan BK Pertanian. Bila ditinjau dari disiplin ilmunya, 13 BK-PII memang sudah mencakup seluruh disiplin keilmuan teknik seperti yang dipaparkan diatas. Namun masih ada beberapa jurusan yang belum dinaungi oleh BK yang ada di PII.

http://pii.or.id/organisasi/badan-kejuruan/

Study Case : Apabila lulusan Teknik Material dan Metalurgi ITS sudah memiliki pengalaman kerja keinsinyuran selama 3 tahun dan telah mengikuti PPI yang diadakan secara terpusat oleh PII di Surabaya, bagaimana proses dalam mendapatkan STRI dalam disiplin ilmu lulusan tersebut?

Dapat kita tinjau bahwa lulusan tersebut sudah memiliki 2 syarat dalam melakukan sertifikasi yaitu telah melakukan PPI dan memiliki pengalaman kerja keinsinyuran selama 3 tahun, proses selanjutnya adalah Uji Profesi dan Sertifikasi dengan eksekutor BK-PII maupun Himpunan Keprofesian. Namun tidak ada BK-PII yang menaungi disiplin Teknologi Material dan Metalurgi. Sehingga dibutuhkannya Himpunan Keprofesian, namun organisasi profesi yang dicantumkan dalam website PII hanya ada ISTMI, BKSTI, FAMPII, PII Banten, AKI, AKLI, ISI, APEI, APMI, APMI, ATAKI, A2K4, GAPENSI, IAI, INKINDO, INTAKINDO, KADIN, dan LPJK. Tidak ada organisasi keprofesian / himpunan keprofesian yang mencakup secara khusus tentang Teknologi Material dan Metalurgi. Sehingga masih banyak timbul pertanyaan harus kemanakah lulusan-lulusan ini? mungkin belum tercantum di dalam website PII, namun apabila belum ada, satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti Uji Profesi dan Sertifikasi melalui Lembaga Assessment yang dibentuk oleh PII sendiri.

http://pii.or.id

Kemudian masih banyak sekali pertanyaan yang timbul dari pola yang dibentuk oleh PII sendiri, dalam disiplin ilmu sendiri apakah sudah mencakup seluruh bidang kejuruan yang ada dalam BK-PII?

Study Case : Apabila seorang lulusan S1 Teknik Kimia ITS dengan keahlian Thermodinamika yang telah memenuhi seluruh syarat sertifikasi mendaftarkan diri sebagai insinyur melalui BKK-PII, apakah lulusan tersebut dapat mendapatkan sertifikasi insinyur teknik kimia dengan bidang thermodinamika?

Menurut salah satu sumber PII Jawa Timur, bahwa di dalam BKK-PII hanya dapat memberikan sertifikasi dalam beberapa bidang saja seperti pengolahan limbah, dan tidak banyak keahlian spesifik didalam tiap BK-PII. Serta ketika lulusan tersebut sudah bekerja selama beberapa tahun dan dengan beberapa faktor akhirnya lulusan tersebut pindah kerja dan melakukan praktik keinsinyuran dalam disiplin ilmu Teknik Mesin, apakah lulusan tersebut boleh perlu menggambil sertifikasi insinyur mesin melalui BKM-PII? ataukah mengganti sertifikasi BKK-PII melalui BKM-PII? atau malah perpindahan disiplin itu dilarang? apabila diperbolehkan apakah riawayat praktik keinsinyuran yang sebelumnya dihapus begitu saja? apakah mempengaruhi dalam pencapaian sertifikasi menuju IPM maupun IPU? masih banyak sekali pertanyaan yang timbul dari pola yang dibentuk hingga sejauh ini, walaupun masih pada pasal 23, BAB VIII menjelaskan bahwa ada Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang juga merupakan syarat untuk memperpanjang STRI namun masih belum sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas.

  1. Added value yang dapat diterima oleh pelaku Undang Undang

Meski sudah banyak sektor yang dikaji terkait dengan kejelasan UU ini, hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah, “Apa untungnya jadi seorang insinyur?”. Tidak kita pungkiri bahwa kita sebagai calon insinyur nantinya juga ingin mendapatkan personal advantages dari UU yang terdiri dari 56 pasal dan 15 bab ini. Sesuai dengan UU ini, Insinyur dan Insinyur Asing memiliki hak sebagai berikut:

  1. Melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan standar Keinsinyuran;
  2. Memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar Keinsinyuran;
  3. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
  5. Mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran.

Poin-poin yang tertuang dalam pasal 24 ini dirasa masih belum cukup menjawab pertanyaan penting diatas, masih dapat dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang mempertanyakan apa untungnya jadi seorang insinyur walaupun sudah ada pasal tentang hak menjadi seorang insinyur. Jika dibandingkan kewajibannya, insinyur dan insinyur asing harus melakukan banyak hal yang berjumlah 11 poin. Manfaat yang dijelaskan oleh PII untuk masyarakat, negara, keinsinyuran, dan pendidikan pun juga masih belum bisa membuat mahasiswa teknik untuk sadar dan mawas diri serta tertarik kepada UU ini. Jika dirasa added value dari UU ini tidak sebanding dengan proses yang ditempuh, bisa saja UU ini malah menjadi bumerang yang dapat mengurangi minat para sarjana teknik dan juga para siswa SMA untuk memilih jurusan Teknik sebagai tujuan kuliahnya. Istilah “Praktik keinsinyuran” pun masih belum dipaparkan secara gamblang, padahal yang sangat membedakan S.T, dengan Ir. adalah Insinyur dapat melakukan praktik keinsinyuran.

Gelar Insinyur (Ir.) sudah ada sejak negeri ini merdeka, di mana gelar ini diberikan kepada mahasiswa teknik yang sudah menyelesaikan pendidikan tekniknya (S-1). Sejak tahun 1993, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Semua sarjana teknik diberi gelar akademik Sarjana Teknik (S.T.), praktis gelar insinyur seolah-olah ‘hilang’ karena penyebutan insinyur sudah tidak berlaku lagi. Pada umumnya, masyarakat awam dan mayoritas lulusan jurusan teknik tahun 1993 sampai sekarang tetap mengganggap bahwa semua penyandang S.T. memiliki nama lain yang disebut insinyur. Tetapi, pada dasarnya S.T. dan Ir. memiliki perbedaan. Menurut PII (Persatuan Insinyur Indonesia), gelar insinyur merupakan gelar profesi dan gelar sarjana adalah gelar akademis. Di Indonesia, ada perbedaan antara gelar akademis dan gelar profesi.

Harapannya kedepan pemerintah dapat mengolah dan bersinergi dengan PII untuk membuat badan akreditasi keprofesian yang dapat meingkatkan kualitas para Engineer yang merata diseluruh Indonesia. Melihat kesiapan Indonesia terhadap MEA yang akan dimulai pada akhir 2015, Indonesia harus siap dalam menghadapi insinyur insinyur asing yang akan menyerang lahan kerja Indonesia, PII yang merupakan organisasi profesi tertua kedua setelah IDI ini juga diharapkan dapat memaksimalkan UU ini untuk mencapai terget dan tujuan sesuai dengan mimpi para insinyur Indonesia. PII maupun BKK-PII dan BKKMTKI kini hanya bisa membantu dalam hal sosialisasi saja. Kami harapkan dengan membaca tulisan ini kita mahasiswa dapat ikut mengawal Isu-Isu keprofesian ini.

http://www.simetrikal.co/2014/10/pilih-gelar-sarjana-teknik-st-atau.html

http://finansial.bisnis.com/read/20140813/9/249805/uu-keinsinyuran-daya-saing-insinyur-indonesia-sangat-tertinggal

KESIMPULAN :

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kajian ini adalah bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2014 dibuat dengan cakupan yang cukup luas, namun belum menyertakan informasi secara detail sehingga masih banyak hal yang masih belum jelas terkait dengan kejelasan keberlanjutan UU Keinsinyuran, teknis sertifikasi pada pindah kejuruan, badan kejuruan PII yang belum mencakup seluruh disiplin ilmu teknik, dan Added Value bagi insinyur tersendiri. Mengingat detail teknis berada di Perpres yang tak kunjung turun, dan kini sudah memasuki tahun 2015 UU ini seharusnya sudah tercerdaskan di kalangan sarjana teknik, mahasiswa, industrial company, dan Insinyur tersendiri.

PENUTUP :

Demikian kajian yang dapat HIMATEKK FTI-ITS berikan kepada Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia ITS, Keluarga Mahasiswa ITS, seluruh mahasiswa di Indonesia, bangsa dan negara. Semoga kajian ini dapat dijadikan referensi yang baik dalam mencermati Undang Undang No.11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Kemudian semoga dari kajian ini akan hadir kajian-kajian lainnya karena kajian ini pun berasal dari kajian-kajian oleh rekan-rekan mahasiswa di Indonesia yang masih peduli akan masa depan bangsanya.

KETERANGAN

UU               = Undang Undang

PII               = Persatuan Insinyur Indonesia

DII               = Dewan Insinyur Indonesia

BK                = Badan Kejuruan

PPI              = Program Profesi Insinyur

IPP              = Insinyur Profesional Pratama

IPM              = Insinyur Profesional Madya

IPU              = Insinyur Profesional Utama

STRI            = Surat Tanda Regristrasi Insinyur

BKK-PII        = Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia

BAN-PT        = Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

ISTMI           = Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia

AKI              = Asosiasi Kontraktor Indonesia

AKLI             = Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

FAM PII        = Forum Anggota Muda PII

BKSTI           = Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri

Indonesia

ISI               = Ikatan Surveyor Indonesia

APEI            = Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia

APMI            = Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia

ATAKI          = Asosiasi Tenaga Ahli Kontraktor Indonesia

A2K4            = Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia

GAPENSI      = Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia

INKINDO      = Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

INTAKINDO  = Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia

KADIN          = Kamar Dagang dan Industri Indonesia

LPJK             = Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi

IAI               = Ikatan Arsitek Indonesia

ABET            = Accreditation Board for Engineering and Technology

IchemE         = Institution of Chemical Engineers

MEA             = Masyarakat Ekonomi ASEAN

ITS              = Institut Teknologi Sepuluh Nopember