Dilema Nasionalisasi Blok Mahakam: Perlukah?

Dilema Nasionalisasi Blok Mahakam: Perlukah?

Diskusi Terbuka KM ITS

 

 “Perlu digaris bawahi, kapan bangsa ini mau rebut kembali kekayaan sendiri? Setidaknya kekayaan itu kembali untuk warga Kalimantan”- Imran Ibnu Fajri, Presiden BEM ITS.

Begitulah kiranya teriakan aktivis mahasiswa untuk kisah Blok Mahakam. Sudah 46 tahun sumber terbesar migas ini tidak dikelola oleh negara. Tahun 2017 diharapkan menjadi momentum bersejarah kembalinya hasil bumi ke tangan anak bangsa.

Beserta jajarannya, Kedirjenan Kajian Strategis Kebijakan Publik BEM ITS memulai diskusi terbuka, Sabtu (11/2). Mulai dari latar belakang hingga langkah strategis dirumuskan dalam diskusi ini.

Kampus ITS, Kominfo-Hujan deras yang mengguyur ITS sejak sore tidak menyurutkan semangat sejumlah mahasiswa dalam kegiatan diskusi terkait isu terkini mengenai kawasan Migas Blok Mahakam. Oxi Putra Merdeka, Dirjen Kajian Strategis Kebijakan Publik mengawali diskusi dengan menjelaskan latar belakang isu panas ini. Dijelaskannya bahwa sumur terbesar penghasil Migas yang terletak di Kalimantan Timur direncakan akan diambil alih oleh Pertamina. Sejak resmi dikelola Total dan Inpex  pada tahun 1967, kontrak dua perusahaan asing ini akan berakhir pada tahun 2017 dengan menyisakan cadangan 2P minyak 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF (menurut pernyataan dari SKK Migas pada tahun 2013).

Pertamina telah menyatakan kesiapannya sejak tahun 2008 kepada pemerintah untuk menasionalisasi Blok Mahakam. Sayangnya, keputusan pemerintah untuk menyetujui hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keraguan masih tampak apakah Pertamina dapat mengelola Blok Mahakam secanggih Total dan Inpex. Pada tahun 2014, Pertamina menegaskan kembali minatnya melalui surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Rangkaian diskusi terbuka blok Mahakam yang di koordinasi oleh BEM ITS ini akan dilakukan secara bertahap pada bulan Februari. Dengan fokus pada diskusi pertama membahas tentang bargain position Pertamina terhadap Total dan Inpex.

Diskusi ini dihadiri oleh KM ITS dari berbagai jurusan. Keriuhan terasa ketika Ario Danurdoro Widodo perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Sistem Perkapalan (Himasiskal). Bagaimana tidak, ia cukup kontra tentang pengambilalihan blok Mahakam oleh Pertamina ini. “ Lebih baik move on lah dari blok Mahakam, potensi sumur lain masih banyak di Indonesia. Memang mereka menghabiskan cadangan sumur besar dahulu kemudian nanti sumur-sumur kecil yang akan dihabiskan,” tegasnya percaya diri.

Tanggapan lain datang dari Sunanto, Menteri Energi dan Maritim BEM ITS. Ia menjelaskan bahwa Pertamina dalam pengalamannya telah berhasil meningkatkan produksi pasca pengambilalihan West Madura Offshore (WMO) yang konturnya hampir mirip dengan blok Mahakam. Keberhasilan ini ditunjang oleh pemerintah daerah dan warga setempat yang ikut beraliansi dengan Pertamina. “ Jika pemerintah punya regulasi seperti BJ. Habibie yaitu perusahaan asing harus melakukan alih teknologi maka minyak disana potensial sisa 8 tahun dan gas 18 tahun,” ulasnya. Blok Mahakam disebutkan harus kembali kepada Indonesia karena pihak asing dapat mematok harga minyak dunia sedangkan Indonesia sebagai penghasilnya mengalami kekurangan energi.

Rido Fuadi, Menteri Kebijakan Publik BEM ITS turut memperkuat pengambilalihan blok Mahakam dengan merujuk pada Ayat (3) Pasal 20 UU Migas No.22/2001 yang menyatakan bahwa “Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.” Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada Ayat (2) dan (3) Pasal 19 PP No.35/2004. Selain itu 98% pekerja di blok Mahakam merupakan orang Pribumi, jadi Pertamina dianggapnya mampu.

 “Saya melihat kita sedang berperang. Lihat poin mana yang membuat kita menang. Kalau kita gagal, kita tidak mendapatkan untung. Bisa saja Pertamina menggali sumur lain meskipun terkena pajak dihitung dari luas yang diambil. Jadi ada rekomendasi untuk menjaga komitmen kepada BUMN/PLN. Perlu digaris bawahi, kapan bangsa ini mau rebut kembali  kekayaan sendiri? Setidaknya kekayaan itu kembali untuk warga Kalimantan. Kita sebagai mahasiswa jangan terjun ke dunia politiknya karena itu adalah urusan pemerintah”, sambung Presiden BEM ITS, Imran Ibnu Fajri.

Diskusi diakhiri dengan keputusan bahwa akan diadakan diskusi lanjutan untuk membahas blok Mahakam. Untuk selanjutnya, terdapat usulan untuk membawa diskusi kedalam PUKAT (Pusat Kajian Strategis) yang dikoordinasi oleh Kementerian Kebijakan Publik BEM ITS. Namun karena dirasa diskusi kali ini masih prematur maka sebaiknya PUKAT tidak dilakukan terlebih dahulu.

“Bagian yang penting adalah KM ITS mau di posisi apa karena kita sudah lama berdiam diri. Jangan sampai terjebak angka-angka dan intrik-intrik karena mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat” tutup Intifada Fikri , Menko Luar Negeri BEM ITS. (ros/lik)

Comment ( 1 )

  1. Replyedi
    wow