Daily Archives

5 Articles

Posted by adminbemits on

Challenge 2 Tahun Jokowi-JK : Ryan P. Putra

Jokowi: Kurang ‘Bertaji’ di Negara Sendiri?

Ryan P. Putra
Mahasiswa ITS Jurusan Fisika

Sumber Gambar: Google.

Apa jadinya jika presiden kurang ‘bertaji’ di negara yang ia pimpin? Tentu hal tersebut dapat menimbulkan pudarnya rasa kepercayaan bagi rakyat kepada presidennya. Hal itu dikarenakan presiden dipilih secara demokratis oleh rakyat. Apabila presiden kurang bahkan tidak berani untuk mengambil keputusan, maka rakyat akan kecewa dalam menghadapi itu.

Hal tersebut direfleksikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini, menuai banyak pujian hingga hujatan yang berbagai macam semasa pemerintahannya dua tahun ini. Salah satu upayanya yang berani yakni Jokowi berani menindakpidanai para pengedar narkoba dengan hukuman mati. Meski hukuman mati dinilai melanggar hak asasi manusia untuk hidup, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberantas maraknya pengedaran narkoba yang membabi buta di negeri ini.

Pada awal Januari 2015, gelombang pertama eksekusi mati dijatuhi oleh salah satu pengedar narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso (53 tahun). Tidak hanya Marco saja, tetapi masih banyak pengedar narkoba yang dihukum mati. Saking banyaknya pengedar narkoba yang masih mendekam di sel penjara, hukuman mati tersebut dilaksanakan hingga tiga gelombang. Pada gelombang ketiga, hukuman mati dijatuhkan oleh gembong narkoba terbesar di Indonesia asal Surabaya, Freddy Budiman pada jumat dini hari, 29 Juli lalu.

Keberanian Jokowi untuk mengeksekusi para pengedar narkoba dinilai cukup apik. Akan tetapi, keberanian tersebut hanya berdampak pada setiap individu atau orang saja. Mengapa? Pasalnya, narkoba hanya digunakan oleh mereka yang lemah iman. Jika setiap orang kokoh imannya, maka hasrat untuk memakai barang haram tersebut tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain, narkoba dapat menimbulkan efek buruk bagi pemakainya saja. Bukan seluruh rakyat Indonesia.

Lain halnya dengan korupsi. Fenomena tersebut sudah tidak asing didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Kurang tegasnya Jokowi dalam membangun negeri menjadi lebih baik bermula saat memberantas para koruptor. Berbeda dengan pengedaran narkoba, korupsi dapat merusak kesejahteraan rakyat Indonesia baik yang beriman kokoh maupun tidak. Pada dasarnya, uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang dari rakyat. Bagaimana bangsa bisa maju jika para pejabat-pejabat tinggi melakukan hal yang dapat merusak itu?

Oleh karena itu, refleksi Jokowi di masa pemerintahannya selama dua tahun ini tidak dapat bertindak tegas dalam memberantas para koruptor. Jika pengedar narkoba yang dapat merusak satu orang saja dihukum mati, tentunya para koruptor yang merusak kesejahteraan rakyat juga bisa dihukum mati. Lantas, kapan Jokowi bisa memberantas para koruptor seperti saat memberantas pengedar narkoba?

Surabaya, 19 Oktober 2016

Posted by adminbemits on

Challenge 2 Tahun Jokowi-JK : Nanda Rizky

Rakyat Haus akan Realisasi

Bicara janji bicara realisasi

Bicara realisasi bicara aksi

2 tahun negeri ini di nakodai

Sekarang waktunya mulai mengoreksi

Diam bagi rakyat bukanlah suatu opsi

Namun diam bagi rakyat adalah tanda menyetujui

Bilamana janji belum terealisasi

Rakyat harus berani mengoreksi

Mungkin rakyat tidak begitu mengerti kondisi sejati negara ini

Mungkin hanya beliau lah yang sekarang jadi yang paling mengerti

Tapi rakyatlah objek dari suatu janji

Jadi rakyat berhak untuk mengkritisi

Nawa Cita sudahkah di maksimalisasi

Khususnya pada bidang energi

Berilah rakyat suatu dampak asli hasil realisasi

Bukan hanya berupa aksi gonta-ganti menteri

Rakyat perlu diberi aksi berarti

Rakyat perlu diberi bukti

Tunjukkan pada rakyat kehebatan negeri ini

Tunjukkan rakyat akan ketahanan energi sang ibu pertiwi

Posted by adminbemits on

Challenge 2 Tahun Jokowi-JK : Haekal Akbar

Mau Ketemu Kapan, Pak ?

Pak bagaimana kabarnya pak

Blusukan sana sini

Masuk kampung, keluar desa

Sudah dapat masalahnya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Revolusi budaya, revolusi mental

Anak-anak jadi bingung kurikulumnya ganti melulu

Sudah dapat solusinya pak?

Pak, bagaimana kabarnya pak

Tol laut, pancur kali

Air susut, orang-orang masih susah mandi

Sudah dapat jalan keluarnya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Jayabaya bertutur, bapak satrio pinandito

Jakarta ngelantur, masyarakat minta balik zaman soeharto

Sudah selesai masalahnya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Nawacita, kabinet kerja

Istana tak tertata, semakin ga jelas siapa mentrinya

Sudah punya pasukannya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Poros maritim dunia, buah pendulum nusantara

Tujuan bagus mau mendunia, eh pejabatnya malah masuk penjara

Sudah sembuh “penyakit”nya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Jaga reog dan batiknya, supaya tak diambil tetangga sebelah

Anak Indonesia mulai lupa budayanya, presidennya sibuk dengar metalica

Sudah selesai pencitraannya pak?

Pak bagaimana kabarnya pak

Mahasiswa sudah lama tak jumpa bapak

Pemerintah sepertinya rindu akan suaranya

Mau ketemu kapan pak?

18 Oktober 2016

Surabaya

Posted by adminbemits on

Challenge 2 Tahun Jokowi-JK : Christopher Jonatan

Begerak Serempak Indonesia

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Sumpah tersebut diucapkan Presiden Republik Indonesia ke 7 ketika dilantik pada tanggal 20 oktober 2014 di Istana negara. Sebuah harapan baru untuk pedagang asongan, buruh, kaum tertindas, dan gelandangan ditengah – tengah terpuruknya citra kaum penguasa karena korupsi dan berbagai penindasan lainnya. Dengan segala track record baik di setiap kepemimpinannya Jokowi diharapkan menjadi “juruselamat” yang mampu menebus segala dosa penguasa sebelumnya.

Untuk menjawab harapan tersebut, Jokowi merangkum dalam 9 program yang terangkum dalam nawacita dan fokusan yang dapat saya raba dalam pidato kenegaraan beliau ketika dilantik. “Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.” Ya maritim. Maritim yang dalam kbbi berarti berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, dapat saya artikan sebagai sebuah pola kehidupan masyarakat nusantara lama yang mengedepankan laut sebagai sumber kehidupannya. Menilik sejarah, pola hidup maritim sudah dilakukan ketika zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi adidaya karena karakter kemaritiman yang tertanam pada masyarakat. Tercatat beberapa kerajaan yang mencapai kedigdayaannya ketika menerapkan pola hidup maritim seperti Kerajaan Kutai (abad ke-4), Sriwijaya (tahun 600an-1000an), Majapahit (1293-1500), Ternate (1257-sekarang), Samudera Pasai (1267-1521), dan Demak (1475-1548).

Pola hidup maritim memang telah menjadi identitas dan karakter bangsa kita. Karakter tersebut hilang dengan sendirinya akibat kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh kaum imperalis kapitalis. Masyarakat nusantara dipaksa fokus pada sektor agraris dan melupakan maritim. Layaknya seorang pelukis yang dipaksa menjadi seorang ilmuwan, atau ilmuwan yang dipaksa menjadi seorang pelukis, begitulah bangsa ini ketika kehilangan jati dirinya. Dengan terucapnya kata maritim dari seorang pemimpin, menciptakan sebuah harapan baru akan kejayaan masa lalu tentang maritim.

Dua tahun sudah Presiden Joko Widodo beserta jajarannya bekerja untuk mewujudkan harapan ini. Harapan yang menjadi titik balik carut – marutnya kondisi negeri akibat ketidakseriusan penguasa dalam mengabdi. 2 tahun pemerintahan Jokowi diwarnai dengan buruknya komunikasi di jajaran birokrasi, pernyataan pejabat negara yang tidak sesuai kebijakan Jokowi, saling sikut sana – sini antar menteri, sampai penegakan hukum yang tumpul di kepala dan tajam di kaki. Di sektor maritim sendiri masih dapat kita lihat kehidupan nelayan yang tak berangsur membaik. Dengan visi poros maritim dunia yang didengungkan oleh Presiden Jokowi, seharusnya nelayan berada dalam kondisi yang jauh berbeda. Kondisi nelayan merupakan cermin bagaimana kebijakan pemerintah mengatur dan mengelola masyarakat pesisir. Data dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rasio kredit macet (NPL) UMKM perikanan bergerak naik dari 3,77 pada Desember 2014 menjadi 5,18 pada Juli 2015. Data ini menunjukan sebuah masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari melaut, mengalami kesulitan dalam perekonomian sampai tak mampu lagi untuk melunasi hutang. Dari segi kesejahteraan pembudidaya ikan data menunjukan indeks kesejahteraan pembudidaya ikan sempat anjlok di bawah 100 tahun 2015. Ini berarti pembudidaya ikan mengalami defisit/penurunan daya belinya.

Di dalam tubuh birokrasi sendiri, terlihat jelas ketidakmampuan Jokowi dalam memanajemen bawahannya. Dengan diangkat-dicopot-diangkatnya kembali Archandra Tahar sebagai wakil menteri menjadi bukti ketidaktelitian Jokowi dalam menentukan pejabatnya. Archandra Tahar yang diisukan sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika, dilantik menjadi menteri ESDM sebelum akhirnya dicopot ketika dirinya belum genap satu bulan bekerja. Seolah menjadi sebuah dagelan politik ketika saya melihat kebijakan selanjutnya dari Presiden Jokowi dengan mengangkat kembali Archandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM ketika dirinya terbukti seorang “Indonesia sejati” mendampingi Ignasius Jonan yang sebelumnya diberhentikan dari menteri perhubungan. Salah satu alasan yang dapat kita cerna dari terpilihnya pasangan ini tidak lepas dari track record yang baik dari Archandra Tahar dalam bidang energi dan ketegasan Ignasius Jonan jika tidak ingin mengatakan Presiden Jokowi tak ingin kehilangan wibawanya akibat ke”labil”an dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat publik.

Mari kita beralih ke sisi timur Indonesia. Pulau yang sangat kaya dengan keindahan alam dan keragaman budayanya, kembali diusik oleh kepentingan – kepentingan yang mengatasnamakan “kebaikan bersama”. Presiden Jokowi beserta jajarannya berhasil untuk memperpanjang izin ekspor freeport dari 8 Agustus 2016 menjadi 11 Januari 2017. Ternyata masyarakat papua yang memberikan harapan besar kepada Jokowi, kurang cukup kuat untuk melawan kolonialisme parsial dari penjajah. Jokowi yang pada tahun 2014 menang telak di Papua, tidak mampu melawan hegemoni korporasi kaum kapitalis yang mengeruk kekayaan alam dari bumi Papua tanpa keadilan untuk rakyat papua. Rakyat papua yang tidak pernah menikmati kekayaan alamnya sendiri kembali harus menelan pil pahit untuk merdeka dari para penjajah. Data menunjukan indeks kekerasan menurut tipe konflik pada tahun 2014 dalam insiden kekerasan tipe konflik sumber daya, Papua memiliki intensitas tertinggi yakni dengan nilai acuan indeks intensitas kekerasan sejumlah angka 61 dengan korelasi kekerasan tipe konflik separatisme yang tertinggi yakni pada angka 42. Data ini didukung dengan meningkatnya gerakan separatis yang terjadi ketika isu – isu yang berkaitan tentang perpanjangan kontrak freeport menghangat kembali. Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi tentang apa yang melatar belakangi setiap kekerasan dan gerakan separatis yang terjadi di papua. Keadaan ini semakin diperparah dengan perilaku “rasis” terhadap pemuda papua di beberapa daerah yang menginginkan papua merdeka. “NKRI harga mati” katanya. Namun, tak ada solusi dari setiap permasalahan di papua. Hanya pemuda papua yang diinjak – injak dan dianggap teroris ketika mereka memperjuangkan kehidupan saudara mereka.

2 tahun pemerintahan Jokowi-Jk belum memberikan peningkatan berarti jika tidak ingin dikatakan gagal. Meskipun terdapat beberapa peningkatan dari sisi ketahanan pangan, infrakstruktur, dan pelayanan kesehatan, namun hal tersebut belum cukup untuk menjawab harapan tinggi dari masyarakat. Masih banyak harapan – harapan dari kaum tertindas mengenai kesejahteraan. 2 tahun pemerintahan Jokowi – Jk masih diwarnai dengan Isu sara yang menjadi masalah tersendiri pada kehidupan horisontal bermasyarakat. Revolusi mental yang di gembar – gemborkan pun belum terlihat implementasi. 2 tahun pemerintahan pemerintahan Jokowi-Jk merupakan momentum untuk setiap elemen bangsa bermawas diri. 2 tahun Jokowi-Jk merupakan sebuah peringatan bahwa mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tugas dari penguasa, tapi seluruh elemen bangsa.

Referensi:

1.http://nasional.kompas.com/read/2014/10/20/1318031/Ini.Pidato.Perdana.Jokowi.sebagai.Presiden.ke-7.RI

2.http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK

3. http://www.voaindonesia.com/a/presiden-joko-widodo-resmi-dilantik/2489271.html

4. http://kbbi.web.id

5. http://maritimnews.com/berikut-catatan-tentang-kejayaan-maritim-kerajaan-nusantara/

6. http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=13&date=2016-04-04

7. http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=13&date=2016-04-04

8.https://nutroffish.wordpress.com/2011/06/25/ntpi-indikator-kesejahteraan-pembudidaya-ikan/

9.http://nasional.sindonews.com/read/1131476/12/menteri-esdm-arcandra-tahar-dicopot-1471271010

10. http://economy.okezone.com/read/2016/08/16/320/1464752/20-hari-menjabat-menteri-esdm-arcandra-tahar-sukses-perpanjang-izin-ekspor-freeport

11. https://www.selasar.com/politik/48-tahun-pt-freeport-mcmoran-dan-lingkaran-kekerasan-di-tanah-papua

12.http://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/19545701/wasekjen.ppp.apresiasi.kinerja.dua.tahun.pemerintahan.jokowi-jk

13. http://www.sinonimkata.com/search.php

Christopher Jonatan
4214100121
Teknik Sistem Perkapalan