Challenge 2 Tahun Jokowi-JK : Ryan P. Putra

Jokowi: Kurang ‘Bertaji’ di Negara Sendiri?

Ryan P. Putra
Mahasiswa ITS Jurusan Fisika

Sumber Gambar: Google.

Apa jadinya jika presiden kurang ‘bertaji’ di negara yang ia pimpin? Tentu hal tersebut dapat menimbulkan pudarnya rasa kepercayaan bagi rakyat kepada presidennya. Hal itu dikarenakan presiden dipilih secara demokratis oleh rakyat. Apabila presiden kurang bahkan tidak berani untuk mengambil keputusan, maka rakyat akan kecewa dalam menghadapi itu.

Hal tersebut direfleksikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini, menuai banyak pujian hingga hujatan yang berbagai macam semasa pemerintahannya dua tahun ini. Salah satu upayanya yang berani yakni Jokowi berani menindakpidanai para pengedar narkoba dengan hukuman mati. Meski hukuman mati dinilai melanggar hak asasi manusia untuk hidup, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberantas maraknya pengedaran narkoba yang membabi buta di negeri ini.

Pada awal Januari 2015, gelombang pertama eksekusi mati dijatuhi oleh salah satu pengedar narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso (53 tahun). Tidak hanya Marco saja, tetapi masih banyak pengedar narkoba yang dihukum mati. Saking banyaknya pengedar narkoba yang masih mendekam di sel penjara, hukuman mati tersebut dilaksanakan hingga tiga gelombang. Pada gelombang ketiga, hukuman mati dijatuhkan oleh gembong narkoba terbesar di Indonesia asal Surabaya, Freddy Budiman pada jumat dini hari, 29 Juli lalu.

Keberanian Jokowi untuk mengeksekusi para pengedar narkoba dinilai cukup apik. Akan tetapi, keberanian tersebut hanya berdampak pada setiap individu atau orang saja. Mengapa? Pasalnya, narkoba hanya digunakan oleh mereka yang lemah iman. Jika setiap orang kokoh imannya, maka hasrat untuk memakai barang haram tersebut tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain, narkoba dapat menimbulkan efek buruk bagi pemakainya saja. Bukan seluruh rakyat Indonesia.

Lain halnya dengan korupsi. Fenomena tersebut sudah tidak asing didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Kurang tegasnya Jokowi dalam membangun negeri menjadi lebih baik bermula saat memberantas para koruptor. Berbeda dengan pengedaran narkoba, korupsi dapat merusak kesejahteraan rakyat Indonesia baik yang beriman kokoh maupun tidak. Pada dasarnya, uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang dari rakyat. Bagaimana bangsa bisa maju jika para pejabat-pejabat tinggi melakukan hal yang dapat merusak itu?

Oleh karena itu, refleksi Jokowi di masa pemerintahannya selama dua tahun ini tidak dapat bertindak tegas dalam memberantas para koruptor. Jika pengedar narkoba yang dapat merusak satu orang saja dihukum mati, tentunya para koruptor yang merusak kesejahteraan rakyat juga bisa dihukum mati. Lantas, kapan Jokowi bisa memberantas para koruptor seperti saat memberantas pengedar narkoba?

Surabaya, 19 Oktober 2016