Sikap Keluarga Mahasiswa ITS Atas Kado Awal Tahun Presiden Joko Widodo

Awal tahun biasanya menjadi harapan baru untuk kehidupan kita satu tahun mendatang.

Awal tahun biasanya menjadi momentum untuk merefleksikan segala evaluasi selama satu tahun kebelakang.

Awal tahun biasanya menjadi wahana untuk kita mampu mengumpulkan semangat perjuangan.

Namun, rasanya awal tahun kali ini tidak seperti tahun-tahun belakangan. Kebijakan-kebijakan yang berdatangan, menjadi kado spesial yang harus kita terima di awal tahun ini. Mulai dari kenaikan harga BBM non subsidi dan kenaikan harga tarif dasar listrik 900VA.

Lalu? Apa yang sebaiknya kita lakukan?

Sejujurnya, kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta jajarannya atas kebijakan-kebijakan awal tahun yang telah ditetapkan. Dengan kebijakan-kebijakan bapak, kami berhasil mengumpulkan semangat JUANG lebih awal, kami berhasil membuat WAHANA untuk kawan-kawan kritis dengan kondisi kebangsaan, dan kami berhasil move on untuk BEREKSPRESI kedepan atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan.

Tidak ada yang kami perjuangkan selain untuk kebaikan masyarakat dan Indonesia. Anggaplah sikap ini bentuk ikhtiar kami untuk terus melaksanakan fungsi kontrol kepada pemerintah yang sedang mengemban amanah saat ini. Karena Bapak Soekarno pernah berkata, yaitu

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.” (Soekarno)

Kami meyakini setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka hasil dari kajian serta penyikapan kami ini semoga bisa menjadi bukti atas kepedulian kami terhadap pemerintah saat ini.

WAHANA telah dibuka, silahkan siapkan diri karena kita akan memperJUANGkan ini bersama!

Link Hasil Kajian :
intip.in/sikapKMITSawaltahun

Presiden BEM ITS 2016/2017
Rofi Arga Hardiansyah
(0857 1544 1575)


*Hasil Penyikapan KM ITS ini akan langsung kami serahkan kepada lembaga terkait untuk diaspirasikan ke pemerintah pusat.