Category Archives

8 Articles

Posted by adminbemits on

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Smelter

Pertambangan merupakan kegiatan eksplorasi, pengolahan, dan pemanfaatan bahan galian dari dalam perut bumi, dalam pembahasan kali ini penulis akan menggali tentang potensi bahan galian berupa mineral logam.

Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian dari proses produksi logam. Bijih logam yang ditambang dari alam masih tercampur dengan material pengotor yang tidak diinginkan. Sementara itu, material pengotor itu harus dibersihkan untuk memisahkan mineral logam yang ingin diambil dari material pengotor ataupun mineral logam lain yang tidak diinginkan.

Setelah itu mineral logam juga harus dimurnikan di unit smelter untuk mendapatkan produk logam yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kegiatan pertambangan dibagi menjadi 3 kegiatan besar yaitu:

1) Pengambilan bijih logam dari daerah tambang dengan motode peledakan

2) Pemisahan mineral logam dari material pengotor pada pabrik pemurnian, dan

3) Pemurnian mineral logam menjadi produk akhir dengan kandungan logam yang memenuhi kebutuhan pasar yang terjadi di smelter.

Dapat dikatakan smelter adalah bagian akhir dari tahap pemrosesan bahan baku menjadi produk logam siap jual. Smelter memegang peranan penting dalam kegiatan pertambangan karena smelter dapat meningkatkan nilai jual dari mineral logam yang di prosesnya. Mineral logam yang keluar dari pabrik pemurnian masih merupakan produk setengan jadi, belum banyak bisa dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi karena logam yang diinginkan masih dalam bentuk senyawanya sedangkan logam yang diinginkan menjadi bahan konstruksi adalah logam bebas.

Realita Indonesia Saat Ini

Indonesia merupakan negara yang cukup potensial dalam sektor pertambangan. Berdasarkan data dari Indonesia Minning Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar negara yang kaya akan sumber daya tambang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daerah pertambangan di Indonesia seperti: pertambangan batubara di Sumatera Barat (ombilin dan sawahlunto), pertambangan emas di Papua (Timika), pertambangan tembaga di Papua (Tembagapura), pertambangan Nikel di Sulawesi Tenggara (Soroako), dan lain-lain.

“Berdasarkan data dari Indonesia Minning Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar negara yang kaya akan sumber daya tambang”

Namun, ironi yang dihadapi saat ini adalah Indonesia belum mampu untuk mengolah sumber daya tambangnya menjadi produk siap jual. Beberapa kegiatan pertambangan di Indonesia baru bisa mengolah sumber daya alam tambangnya pada tahap pabrik pemurnian, bahkan ada yang hanya sampai pada tahap pengambilan bijih logam. Bijih logam dan mineral logam yang dihasilkan dari pabrik pemurnian sebagian besar diekspor ke luar karena keterbatasan kapasitas smelter yang ada di Indonesia. Padahal kebutuhan produk logam di Indonesia tidak bisa dipenuhi seluruhnya dari smelter yang ada saat ini sehingga kita harus mengimpor produk logam dari luar untuk mecukupi kebutuhan material konstruksi dalam negeri. Negara yang tau bersyukur adalah negara yang berusaha untuk mengolah seluruh sumber daya alamnya sendiri menjadi produk yang menjadi kebutuhannya.

Potensi Pembangunan Smelter

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik perdagangan luar negeri untuk eksport – import produk tembaga sampai saat ini Indonesia mengekspor sebesar 1.471.420 ton/tahun dengan nilai jual sebesar 4.700.354.000 USD dan Indonesia mengimpor sebesar 32.953,7 ton/tahun dengan nilai beli sebesar 103.695.700 USD. Berdasarkan fakta ini terlihat banyaknya kerugian secara ekonomi yang seharusnya bisa didapatkan dari sektor pertambangan tembaga. Jika Indonesia bisa memiliki smelter sendiri untuk mengolah konsentrat mineral tembaga menjadi produk tembaga yang siap jual maka produk tersebut dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Produk tembaga yang dihasilkan juga pasti akan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya bisa diekspor dengan nilai jual yang lebih tinggi. Maka dari itu pembangunan smelter menjadi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dan Hambatannya

Berdasarkan masalah ini, sejak tahun 2014 pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih logam maupun konsentrat mineral logam dan pemerintah juga mendesak setiap operasi pertambangan di Indonesia untuk bisa mendirikan smelter mandiri guna memperkuat perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kebijakan ini harus kita dukung dan kawal bersama, terlebih untuk pengambil kebijakan industri pertambangan mineral logam di Indonesia. Kebijakan ini mungkin akan tidak menguntungkan pada jangka pendek bagi industri pertambangan mineral tapi akan berbuah manis pada jangka panjang bagi sektor pertambangan dalam menopang perekonomian Indonesia.

Rakyat Indonesia berharap pengambil kebijakan industri pertambangan mineral logam dapat bijak dalam menerapkan kebijakan ini tanpa adanya penyelewengan, pelanggaran secara terselubung, dan penyimpangan lainnya yang dapat menghambat kemajuan sektor pertambangan Indonesia.

Sumber daya alam tambang merupakan pemberian Tuhan (Allah SWT) untuk Indonesia sudah sepatutnya disyukuri dengan cara mengolah dan memanfaatkannya secara bersama – sama bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang berkuasa saja.

Diyan Wahyu Pradana

Mahasiswa SI ITS 2013

Presiden Keluarga Mahasiswa Muslim ITS 2013

Posted by adminbemits on

Sebuah Sudut Pandang : APA KABAR TOL LAUT ?

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno mencita-citakan Indonesia untuk kembali menjadi bangsa pelaut seperti nenek moyangnya. Cita-cita ini tercermin dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 1953.

Ketika itu Presiden soekarno berkata,soekarno_in_wpap_by_widikurniawan-d4gu3zq

  “… Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya.., bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, Bukan! Tetapi bangsa laut dalam arti cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.”

Penggalan pidato itu jelas menegaskan dua hal. Pertama, dorongan kuat agar bangsa Indonesia mampu mandiri mengelola kekayaan lautnya. Kedua, bangsa Indonesia harus menguasai teknologi di bidang kemaritiman untuk menopang tujuan tersebut.

Menilik sejarah, dua kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara yaitu Sriwijaya dan Majapahit, membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kedua kerajaan ini mampu mengelola sumber daya pertanian, mengembangkan pendidikan, teknologi  dan budaya dengan orientasi kelautan.

Melihat kenyataan bahwa Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 18 ribu pulau yang membentang dari sabang sampai merauke menjadikan Indonesia lahir sebagai negara maritim. Selain itu, posisi silang diantara dua samudera dan dua benua menjadikan indonesia mempunyai posisi strategis di dunia internasional. Karena sangat pentingnya posisi Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka berkata, “Kalau suatu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, dia mesti rebut Indonesia terlebih dahulu untuk sendi kekuasaan”.

Sudah 69 tahun merdeka, mimpi para founding fathers tersebut belum juga menjadi kenyataan akibat sekian lama orientasi kebijakan yang cenderung mengikuti nalar daratan dan meninggalkan identitas lautan.  Kini, pemerintahan yang baru hasil pemilu 2014 kembali mengusung visi maritim yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers.

Pemerintahan Jokowi-JK mengusung visi-misi yang sangat berorientasi pada aspek maritim. Visi Jokowi JK adalah Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan berlandaskan negara hukum
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk mewujudkan misinya tersebut Jokowi-JK merumuskan dalam 3 Trisakti yakni Berdaulat di bidang politik, Berdikari ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun untuk janji program nyata yang akan dilaksanakan terutama dalam menunjang visi berdikari ekonomi dalam sektor maritim adalah sebagai berikut : point ke (19) Pengembangan industri perkapalan di dalam negeri untuk menyediakan sarana transportasi laut yang aman, efisien dan nyaman (20) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia (21) Pengembangan rute kapal laut yang menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi (22) Revitalisasi pelabuhan laut yang sudah ada, terutama pengembangan Belawan, tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, Makasar dan Sorong sebagai Hub Port berkelas internasional ,(23) Membangun dryport, (26) Penurunan biaya logistik 5% per tahun dengan mengembangkan sitem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat, (34) Bertambahnya kapal domestik (35) Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer (10 unit).

Untuk konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia Jokowi-JK menjadikan proyek tol laut sebagai proyek unggulan. Tol laut bukanlah jalan tol yang dibangun diatas laut atau di bawah laut. Menurut Tim ahli ekonomi Jokowi-JK (dalam Kompas.com) , Tol laut adalah jalur kapal-kapal besar yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Akan ada kapal rutin berlayar dari Sumatera ke Papua dan kembali. Kalau jadwal teratur maka sistem transportasi laut bisa efisien. Saat ini sistem transportasi laut khususnya untuk barang masih jauh dari apa yang dibayangkan. Tidak ada jadwal kapal berangkat, tiba dan penurunan barang secara pasti. Ini menyebabkan biaya logistik di Indonesia cenderung mahal. Pada tahun 2013, biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara pada tahun 2011 mencapai 24,6 % dari PDB. Jelas sangat tidak efisien dan hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 8 persen,  Malaysia 13 persen. Thailand 20 persen dan bahkan jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 25 persen PDB.

Presiden Jokowi mengembangkan tol laut yang berasal dari konsep pendulum Nusantara yang digagas oleh Pelindo II. Bedanya, pendulum nusantara tak menggunakan dua hub internasional dan 16 pelabuhan pengumpul. Konsep Pelindo itu hanya menekankan pada enam pelabuhan semata. Dirut Pelindo II, RJ Lino (dalam okezone.com), mengakui konsep Pendulum Nusantara diterjemahkan Jokowi sebagai tol laut. Konsep pendulum nusantara adalah bagian dari Sistem Logistik Nasional (sislognas) dalam mendukung MP3EI.

Dasar pemikiran pendulum nusantara yang kemudian menjadi tol laut ini adalah terbangunnya skala ekonomi dalam pengangkutan laut yang selama ini masih tidak efisien. Jika barang diangkut dengan kapal antar pulau yang bobotnya 1000 ton, biayanya akan menjadi beberapa kali lipat lebih mahal, jika dibandingkan dengan diangkut kapal yang bobotnya 50 ribu DWT yang mampu mengangkut lebih dari 3000-4000 kontainer sekaligus.

Rancangan-Arsitektur-Tol-Laut-Indonesia

Untuk pelayaran luar negeri, Indonesia juga masih mengandalkan kapal asing untuk angkutan barang jarak-jauh hingga ke Eropa. Guna melayari samudera untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sangat besar, dibutuhkan kapal dengan bobot mati minimal 100 ribu DWT. Sedangkan kemampuan Indonesia, baru memproduksi dan memiliki kapal-kapal dengan bobot tak lebih dari 50 ribu DWT. Kapal berbobot 50 ribu DWT pun baru dalam tahap produksi leh PT PAL. Dengan demikian, kapal-kapal Indonesia belumlah hilirmudik mengangkut produk-produk nasional hingga jauh ke mancanegara. Kebanyakan ekspor dan impor Indonesia harus melalui kapal-kapal besar yang bersandar di Singapura yang mampu menerima kapal berbobot 100 ribu DWT sedangkanpelabuhan Indonesia masih belum mampu karena kebanyakan kurang dalam (Laksanawan dkk, 2014)

Melihat pentingnya tol laut untuk konektivitas sekaligus peningkatan perekonomian Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK sangat serius dalam membangun konektivitas laut Indonesia. Secara kelembagaan Jokowi-JK membentuk Kementrian Koordinator  kemaritiman yang di kepalai oleh Indroyono Soesilo.  Kemenko Maritim dalam presentasinya di Kampus ITS mengatakan mempunyai target kerja sebagai berikut :

  1. Sistem transportasi laut yang mampu menurunkan biaya logistik nasional dibawah 24,5% terhadap PDB; (i.e.: Container Padang-Jkt VS S’pore-Jkt)
  2. Mampu menumbuhkan armada pelayaran nasional dari 10% menjadi 30%;
  3. Mampu meremajakan kapal nasional; kapal tua dari 70% menjadi 50%;
  4. Mampu mengurangi waktu pelayanan pelabuhan (dwelling time) pada Pelabuhan Utama dari 6-7 hari menjadi 3-4 hari,
  5. Mampu meningkatkan pertumbuhan signifikan di luar pulau Jawa

Untuk menjawab target kerja tersebut, akan dilakukan sebagai berikut :

  1. Revitalisasi dan penyediaan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, l. melalui Public Service Obligation (PSO);
  2. Pemberlakuan azas cabotage untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh guna memperkuat kedaulatan maritim;
  3. Pengembangan industri galangan perkapalan nasional agar lebih produktif, berdaya saing dan mampu mencukupi kebutuhan kapal nasional;
  4. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional sebagai Logistic Center di Kawasan Barat dan Timur Indonesia;
  5. Pengembangan infrastruktur pelabuhan serta peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan;
  6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kemaritiman

Semua hal diatas sangat erat kaitannya dengan proyek pembangunan tol laut. Tol laut sangat besar manfaatnya bagi peningkatan perekonomian Indonesia khususnya dalam penurunan biaya logistik nasional. Untuk mengimplementasikan proyek tol laut dibutuhkan dana yang tidak sediki. Menurut Dedy S Priatna, proyek tol laut ditaksir mencapai 700 Triliunan. Anggara Proyek ini akan dimasukkan dalam APBN-P 2015 dan RPJMN 2015-2019.

Kebutuhan anggaran yang tidak sedikit ini, akhirnya memaksa Pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik investor asing masuk. Jokowi bahkan sudah menawarkan proyek tol laut pada sejumlah negara seperti Cina dan Jepang. Menurut menteri Bapenas, Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang.Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke . Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda.

Sebagai tindak lanjutpertemuan Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jin Ping disela-sela KTT APEC, banyak perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut yang ingin berinvestasi di Indonesia.Salah satunya adalah China Merchant Group. Dan menurut, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Franky Sibarani, Sudah membuat kesepakatan BUMN Tiongkok dan BUMN Indonesia, nilainya sekitar 2 miliar dolar AS dan diharapkan segera direalisasikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan optimal keberadaan Asia Investment Infrastruktur Bank (www.tribunews.com)

Untuk menarik investor Jepang, Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO), Presiden Jokowi bertemu dengan sekitar 1.200 pengusaha utama Jepang dalam Business Forum, Hotel New Otani, Tokyo. Jokowi menjelaskan tol laut, nantinya akan memberikan sebuah transportasi yang murah bagi distribusi barang dari pulau ke pulau. Mulai dari barat di Pulau Sumatera kemudian ke arah timur ke arah Papua di sini. Sekarang ini telah disederhanakan yang dulunya ngurus izin sampe 1.150 hari sekarang kira-kira 220-an hari, sebuah pemotongan yang sangat panjang menjadi sangat pendek sekali sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh investor-investor dalam mengurus perizinan.

Lantas bagaimana dengan prosentase pendanaan proyek tol laut dalam RPJMN 2015-2019?

Tol laut merupakan mega proyek raksasa yang membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan proyek tol laut dan segala prasarananya ini membutuhkan dana hingga 900 T. Adapun rincian alokasi dananya adalah sebagai berikut: APBN 498 Triliun, BUMN 238,2 Triliun dan Swasta sebesar 163,8 Triliun.

rilis

Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas, 2015

Jika lebih didetailkan alokasi dana untuk perhubungan laut meliputi pembangunan 24 pelabuhan strategis, short she shipping, pengembangan pelabuhan, pembelian kapal dll dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

rilis 2
Jadi Pemerintah disini punya andil yang sangat besar dalam pembiayaan proyek perhubungan laut. Terutama lewat APBN sebesar 498 Triliun dan BUMN 238,151 Triliun. Adapun swasta hanya mempunyai andil sebesar 163,8 Triliun. Pihak swasta pun baik asing maupun dalam negeri yang paling besar prosentasenya adalah di proyek pembangunan 24 pelabuhan 87 Triliun, fasilitas kargo umum , bulk dan pengembangan pelabuhan komersil masing-masing sebesar 20 T serta proyek pembelian kapal sebesar 26 T. Namun, jika melihat komposisinya, pembiayaan dari sektor swasta sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan dari BUMN dan APBN.  Kecuali untuk proyek revitalisasi industri galangan kapal, pelabuhan kargo dan pengembangan pelabuhan komersil. Tentu hal ini bisa menjawab isu yang selama ini beredar bahwa proyek tol laut akan dikuasai oleh investasi negara asing adalah tidak benar. Bahwa pemerintah masih memprioritaskan kepentingan nasional dalam pembangunan infrastruktur Tol laut Indonesia.

Pembangunan proyek tol laut ini tentu akan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang tidak sebentar sedangkan pemerintah Jokowi-JK menargetkan proyek ini selesai dalam waktu 5 tahun sesuai dengan yang tertera dalam RPJMN. Oleh karena proyek ini sangat strategis, maka sangat diperlukan pengawasan bersama dari semua pihak mulai dari pembuatan konsep, pendanaan, eksekusi  dan laporan pertanggungjawaban.

Untuk proyek tol laut ini juga memerlukan kecerdasan dan kecermatan pemerintah didalam pengambilan kebijakan jangan sampai gegabah sehingga bisa merugikan kepentingan nasional. Meskipun disatu sisi selalu ada dilema dalam hal pendanaan, membuka kran investasi luar negeri juga terdapat konsekuensi yang nanti ditanggung dan jika tidak membuka kran investasi, geliat investasi dalam negeri juga masih kurang. Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting dalam kondisi ini agar tujuan mulia dari pembangunan proyek tol laut ini bisa terwujud.  Dan sebagai bagian dari rakyat indonesia, kami berharap agar pemerintah dapat lebih transparan dalam mengimplementasikan pembangunan mega proyek tol laut ini dan kami juga menuntut ketegasan pemerintah untuk berpihak dalam pembangunan industri dalam negeri dan jangan sampai dengan adanya tol laut dapat menjadi pembuka jalan dominasi barang-barang impor di Indonesia.

Salam

Jalesveva Jayamahe, Di lautan kita Jaya.

Referensi :

Dokumen Visi Misi Jokowi-JK kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

http://www.antaranews.com/berita/486898/indonesia-tawarkan-investasi-24-pelabuhan-tol-laut

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/17/1449113/Timses.Jokowi.Jelaskan.soal.Tol.Laut

http://economy.okezone.com/read/2015/03/11/320/1117187/konsep-tol-laut-kuat-di-barat-lemah-di-timur

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/04/01/dua-investor-tiongkok-ingin-bangun-tol-laut

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=8902

http://katadata.co.id/berita/2015/03/20/jokowi-tawarkan-proyek-infrastruktur-ke-cina-dan-jepang

http://www.fmeindonesia.org/mengawal-misi-pembangunan-tol-laut-hadiah-nawacita-jokowi-jk/

Laksanawan, Irnanda dk.2014.Indonesia Berdaulat, Berdikari, dan Berdaya Saing. Jakarta: IKA ITS

Presentasi Menko Maritim, Indroyono Soesilo di Kampus ITS.2015. Pembangunan Kemaritiman Indonesia

Presentasi Deputi Sarana dan Prasana Bappenas.2014.Prioritas Kedaulatan Energi dan Infrastruktur RPJMN 2015-2019

sumber: https://smallhabibie.wordpress.com/

Posted by adminbemits on

KM ITS Jalan-jalan ke Smelter

Hari Kamis lalu, tepatnya tanggal 23 April 2015, sejumlah mahasiswa ITS melakukan kunjungan ke Smelter yaitu tepatnya PT Smelting. Acara ini digagas oleh Kementerian Energi Maritim BEM ITS dan pesertanya terbuka untuk seluruh mahasiswa ITS. pada hari itu, saya termasuk salah satu rombongan yang berangkat. Kami berkumpul di parkiran BAAK mulai pukul 5 pagi. Setelah bersiap-siap dan briefing singkat, kami berangkat ke PT Smelter yang berlokasi di Gresik. Perjalanan memakan waktu 1 jam lamanya, kami tiba di PT Smelter pukul 08.30. Lokasi PT Smelter memang berada di lokasi perindustrian, sehingga jalanan menuju ke sana banyak dilewati oleh truk-truk pengangkut barang industri.

Sebelum masuk ke lokasi pabrik, kami harus melapor dulu di pos keamanan yang berada di pintu gerbang  pabrik. Setelah melakukan pendaftaran, kami dipersilahkan masuk ke lokasi tempat pertemuan dengan pihak PT Smelter. Setelah saling berkenalan, kami pun mendapat paparan mengenai PT Smelting.

PT Smelting, Pertama dan Satu-satunya

           PT Smelting adalah pertama dan satu-satunya pabrik smelter dan pemurnian tembaga di Indonesia. Lokasinya berada di Gresik, Jawa Timur. Pada awalnya, pabrik ini didesain untuk mampu memproduksi 200.000 ton tembaga per tahun dari sekitar 660.000 konsentrat tembaga yang disuplai dari tambang dalam negeri yang dikelola PT Freeport dan PT Newmont. Setelah melakukan berbagai usaha perbaikan dan inovasi, saat ini PT Smelting mampu memproduksi lebih dari 300.000 ton tembaga per tahun. Hasil tembaga ini nantinya dijual di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain memproduksi tembaga, PT Smelting juga menjual produk sampingan hasil pengolahan konsentrat tembaga seperti asam sulfat, granulated slag, gypsum, anode slime dan telurium. Pendirian PT Smelting diprakarsai oleh dua perusahaan besar dunia yaitu PT Freeport dan Mitsubishi. Berikut adalah kepemilikan saham PT Smelting :

2

Jikalau boleh jujur sebenarnya saya salah menyangka tentang bisnis PT Smelting. Sebelum saya berkunjung ke sana, saya berpikir bahwasannya PT Smelting adalah pabrik smelter emas karena konsentrat yang dipakai adalah berasal dari PT Freeport. Namun dugaan saya ternyata salah. PT Smelting adalah pabrik smelter dan pemurnian tembaga. Konsentrat yang disuplai baik dari PT Freeport maupun PT Newmont ternyata adalah konsentrat tembaga, bukan emas. Jadi, produk utama dari PT Smelting adalah katoda tembaga dengan konsentrasi tembaga 99,99%. Tembaga ini telah diakui secara internasional kualitasnya. Tembaga ini nantinya akan dipasarkan ke pabrik kabel ataupun pabrik laiinnya yang membutuhkan logam tembaga. Selain produk utama berupa tembaga, PT Smelting juga memproduksi produk sampingan antara lain :

a) Asam Sulfat, kapasistas produksi 920.000 ton/tahun. Digunakan untuk pupuk.

b) Slag tembaga, kapasistas produksi 655.000 ton/tahun. Digunakan untuk semen dan pupuk.

c) Gypsum, kapasitas produksi 35.000 ton/tahun. Digunakan untuk semen.

d) Anode Slime, kapasitas produksi 1.800 ton/tahun. Digunakan untuk pemurnian emas dan perak.

e) Tellurium, kapasitas produksi 50 ton/tahun. Digunakan untuk sel surya, optik, semi konduktor.

5S Sebagai Pergerakan Perusahaan

           Selain kita bicara mengenai teknis proses pembuatan tembaga, kami juga belajar mengenai beberapa hal yang juga penting. Salah satunya adalah kami mengetahui bahwasannya di perusahaan PT Smelting ada nilai-nilai yang menjadi penggerak perusahaan yang disebut 5S :

1)      Seiri (Organization) / Terorganisir

Setiap orang harus mampu mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang tidak. Hal yang penting harus dikerjakan lebih dahulu. Kunci dari seiri adalah untuk mengetahui dan menangani penyebab dari suatu masalah.

2)      Seiton (Neatness) / Kerapian

Semuanya harus diatur dengan baik, seperti tempat bekerja, label, name tag, dll. Kerapian akan mempermudah pengaturan dan pencarian suatu benda. Hal ini penting dalam perusahaan smelter seperti PT Smelting.

3)      Seiso (Cleaning) / Kebersihan

Setiap orang bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat bekerja masing-masing. Sebagai perusahaan besar, kebersihan harus diutamanakan. Kebersihan akan mempermudah kontrol dan manejemen kegiatan perusahaan. Selain itu, akan mempermudah pencarian kecacatan atau defect ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.

4)      Seiketsu (Standarization) / Standarisasi

Hal ini untuk menjaga kualitas dari hasil produksi perusahaan. Standarisasi akan menjaga konsistensi dan kondisi perusahaan. Perusahaan akan terus membuat standard baru yang lebih baik dari sebelumnya.

5)      Shitsuke (Discipline) / Kedisiplinan

Di PT Smelting, setiap orang harus bersikap disiplin dimulai dari hal kecil seperti ketepatan waktu, menggunakan alat pelindung diri saat di lapangan, dan menyeberang jalan di Zebra Cross. Kedisiplinan inilah yang akan menciptakan kondisi bekerja yang baik.

Berkeliling PT Smelting

           Setelah kita mendapat paparan mengenai PT Smelting, kami diajak untuk berkeliling. Sebenarnya PT Smelting telah menyiapkan 2 bus untuk mengangkut kami berkeliling, namun karena peserta hanya sekitar 30 orang maka kami hanya menggunakan 1 bus. Alat pelindung diri seperti helm, masker, kacamata (google), dan sepatu safety telah disediakan oleh perusahaan. Sambil berkeliling melihat-lihat, ada dua engineer yang menemani kami sekaligus memberikan penjelasan detail mengenai kegiatan dan fasilitas yang ada di PT Smelting. Beberapa fasilitas penting PT Smelting antara lain adalah Tempat peleburan dan pemurnian tembaga, bengkel, laboratorium, tempat penampungan air cadangan, tempat pengolahan limbah, pelabuhan dan jetty, dll.

Setelah berkeliling menggunakan bus, kami dipersilahkan untuk jalan-jalan memasuki tempat pemurnian (refinery) tembaga. Kesan pertama melihat tempat refinery ini adalah : semua serba modern dan otomatis. Hampir seluruh kegiatan produksi dilakukan dengan mesin/robot, jikalau ada yang perlu dilakukan secara manual pun pasti dibantu oleh alat yang cukup canggih. Suhu di tempat refinery cukup hangat sekitar 60 derajat celcius. Kami dijelaskan lebih detail lagi mengenai proses pemurnian tembaga di refinery. Secara umum, untuk memproduksi tembaga dengan komposisi Cu 99,99% dilakukan dengan proses elektrolisis. Berikut adalah gambar berikut penjelasannya.3

Akhir Kata

          Setelah berkeliling PT Smelting, kami kembali ke tempat pertemuan dan menikmati snack yang disediakan. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, pemberian kenang-kenangan dan foto bersama. Kunjungan ke PT Smelting sangat bermanfaat bagi kami, selain mendapat paparan detail mengenai kegiatan produksi, kami juga diajak untuk berkeliling perusahaan yang semua fasilitasnya disediakan oleh perusahaan seperti APD dan bus. Pegawai disini pun cukup terbuka dalam penjelasan dan tanya jawab. Selain itu, kami mendapat bahan diskusi yang dapat digunakan sebagai data dalam kajian Undang-undang minerba yang diadakan oleh Kementerian Energi dan Maritim BEM ITS.

Intifada Fikri

Menko Luar Negeri BEM ITS

sumber http://intifadafikri.tumblr.com/

 

Posted by adminbemits on

Paradigma Pendidikan di Indonesia

Dewasa ini, ada berbagai macam harapan dan DAMPAK yang dapat di peroleh dari Pendidikan. Ada yang berharap pendidikan dapat memberikan kebermanfaatan dengan menyelesaikan permasalahan yang ada. Ada pula yang berharap Pendidikan dapat menuntun seseorang menuju kesuksesan dengan parameter kesejahteraan dari segi ekonomi. Namun pada prosesnya tidak jarang pendidikan membuat orang bersemangat untuk berlomba-lomba, bersaing, dalam memenuhi standar-standar yang ada.

Apakah anda setuju? Ya, sekilas saya pun setuju. Namun jika melihat fakta yang terjadi, banyak para pemangku kebijakan saat ini yang katanya orang berpendidikan, lulusan dari universitas terbaik, menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan tidak Pro Rakyat. Bukannya menyelesaikan masalah bangsa, namun menambah masalah yang ada.

Proses yang terjadi pun membuat kita berlomba-lomba untuk bersemangat mencapai posisi yang terbaik dengan standar yang disama ratakan pada setiap anak. Coba saja tanyakan kepada elemen pendidik yang berada pada tripusat pendidikan (orang tua, guru, dan masyarakat). Apa yang mereka harapkan dari seorang anak di masa studinya? Ya, anak yang cerdas akademiknya, berprestasi baik akademik maupun non akademik, dan anak yang berkarakter. Namun sayangnya karakter dari anak masih belum menjadi prioritas utama dari paradigma pendidikan yang ada pada tripusat pendidikan saat ini.

Banyak orang yang telah mencapai kesuksesan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, namun yang sangat disayangkan kesejahteraan ekonomi ini hanya bersifat pribadi. Hal ini menyebabkan gap kesenjangan yang ada makin lebar, disaat seseorang hanya memikirkan kesejahteraan pribadi tanpa menengok kebelakang ternyata masih ada saudara kita yang butuh uluran tangan. Coba saja tanyakan kepada para lulusan S1 saat ini, apakah mereka lebih memilih bekerja pada perusahaan negara, membuka lapangan usaha mandiri, atau menjadi ajudan perusahaan asing dengan gaji setinggi langit, padahal jika kita hitung gaji semacam itu tidak sebanding dengan kekayaan alam kita yang di exploitasi.

Mengutip pendapat dari Prof Daniel M. Rosyid, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang juga sebagai Penasihat Dewan Pendidikan Jawa Timur, pendidikan seharusnya lebih mengedepankan daya sanding, bukan daya saing. Sehingga anak Bangsa kita nantinya dapat bekerja sama membangun Indonesia dalam sebuah harmonisasi yang indah, karena sejatinya kita tahu Indonesia adalah bangsa yang diberkahi ragam suku dan budaya. Serta mengutip pendapat dari Pak Sulistyanto Soejoso, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, bahwa setiap anak adalah unik, mereka memiliki bakat dan minat masing-masing untuk di kembangkan. Maka sudah seharusnya anak tidak di posisikan sebagai kertas kosong, proses pengembangan dan standar-standar yang di capai tidak bisa disamaratakan.

Bukan untuk menentang konsep dan paradigma pendidikan yang ada di Indonesia, melainkan untuk terus berharap bahwa Pendidikan kita dapat terus berkembang memenuhi kebutuhan Bangsa. Bukan sekedar meniru maupun menjiplak konsep pendidikan yang ada di negara lain, melainkan Indonesia sendirilah yang harus menciptakan konsep pendidikan. Karena sejatinya pendidikan sangat erat hubungannya dengan manusia yang unik dan dinamis di setiap perasaan, pemikiran, dan perbuatannya.

Jika berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentunya kita harus merujuk pada Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau tidak sepakat dengan konsep pendidikan yang diwariskan oleh kolonial belanda dimana orientasi pada pendidikan hanya mengacu pada segi kognitf (penalaran) tanpa melihat dari segi yang lain, yaitu pendidikan budi pekerti (karakter) sehingga produk yang di hasilkan oleh sistem pendidikan tersebut hanya melahirkan manusia pintar dengan sifat individualis dan moral yang buruk.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, “Pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak – anak. Maksudnya adalah Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap anak memiliki bakat dan potensi masing-masing.” Dalam kalimat tersebut jelas sudah bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Sehingga kita para elemen pendidik sudah seharusnya mengembangkan anak sesuai dengan hal itu, tentunya dengan standar yang berbeda pula. Mengacu pada konsep mulitiple intelegence dari Profesor Howard Gardner (Harvard University), Beliau mengelompokkan kecerdasan anak dalam delapan tipe yaitu kecerdasan visual, verbal, logical/ matematis, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Kedelapan tipe kecerdasan ini pun jika dikembangkan sesuai dengan minat anak akan sangat berdampak kepada perkembangan Indonesia. Contoh saja Bapak Iwan Fals yang dengan alunan musiknya dapat membangun semangat nasionalisme bangsa, Bapak Mario Teguh dengan kata-kata mutiaranya dapat menginspirasi banyak orang, Bapak Dahlan Iskan dengan perhitungan matangnya ikut membantu perkembangan manufaktur di Indonesia, juga Evan Dimas dengan kepiawaiannya memainkan bola bundar ikut serta meningkatkan kebanggaan Bangsa Indonesia.

Hal yang paling utama dalam proses pembelajaran adalah kegairahan belajar, sehingga dengan melakukan apa yang anak sukai, sesuai dengan bakatnya, dampak yang timbul akan lebih terasa. Seperti pendapat dari Bapak Pendidikan kita dimana tujuan dari pendidikan adalah agar manusia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingg-tingginya. Dalam mendapatkan kebahagiaan pun anak membutuhkan apresiasi dalam perjalanan pembelajarannya menjadi orang yang bermanfaat, bukan apresiasi berupa materi melainkan apresiasi yang datang dari dalam hati. Apresiasi ini menjadi kebahagiaan yang datang dari eksternal anak, disamping kebahagiaan yang datang dari internal anak berupa kesenangan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minatnya.

Seirama dengan tujuan dari Pendidikan Nasional pada UU No.20 Tahun 2003, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Sehingga sudah seharusnya paradigma pendidikan pun mengacu pada diri anak itu sendiri dan juga dikembangkan sebagai modal kesuksesan di masa yang akan datang. Pendidikan budi pekerti pun tidak boleh dilupakan pada proses pendidikan yang terjadi. Agar setiap orang merasa bangga dan bersama-sama membangun Indonesia dengan bakat dan potensinya masing-masing.(Muhammad Ishar, Director IECC)

Sumber:iecc-its.blogspot.com

Posted by adminbemits on

Bencana [lagi], Apakah Aceh Siap?

10 tahun silam tepatnya pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda tsunami yang menewaskan hingga 160.000 jiwa. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi kembali kependudukan dan perekonomian penduduk Aceh,mulai dari infrastruktur jalan raya hingga pariwisata secara kilat pun dibenahi. Mengingat Aceh berdiri di atas pertemuan dua lempeng dunia, Aceh termasuk wilayah yang rawan bencana.Sehingga diperlukan infrastuktur mitigasi yang memadai pula.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Aceh telah siap jika mengalami bencana alam yang sama untuk kedua kalinya?

Menurut beberapa ahli, Aceh dinilai belum siap menghadapi bencana alam, dibuktikan dengan infrastruktur yang belum menggunakan system bangunan anti gempa. Pemerintah Aceh terkesan buru-buru dan ingin menyelesaikan pembangunan secepat mungkin agar perkenomian penduduk segera pulih dalam waktu singkat.Hal ini berarti pemerintah mengindahkan kualitas dari infrastruktur itu sendiri. Beberapa infrastruktur mitigasi bencana memang telah dibangun, namun kondisinya meragukan karena gedung-gedung penyelamat (escape building’s) tidak terawat. Gedung yang berjumlah 11 dan berkapasitas 500 orang ini tetap kokoh walaupun terkena gempa 10 Skala Ritcher. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah total penduduk Aceh yakni 4.693.934 ( Acehprov.go.id, 2012 ). Sangat berbahaya jika dalam proses evakuasi penduduk berebut tempat aman di dalamnya.Bangunan di Aceh hanya dilengkapi alat pendeteksi datangnya gempa, tanpa disertai sistem anti gempa.

Lantas, Bagaimana sistem bangunan di Ibu Kota?

Lain halnya di Jakarta dimana bangunannya telah melewati berbagai penilaian tim praktisi dan ahli konstruksi bangunan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan pembangunan yang dilakukan sangat ketat. Bangunan pencakar langit di Jakarta mempunyai daya tahan yang sama dengan bangunan di Jepang. Menurut Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB), bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di DKI Jakarta sudah cukup bagus. Pemerintah DKI Jakarta memastikan gedung-gedung pencakar langit di ibukota mampu tahan gempa hingga puluhan skala richter. Bahkan, kekuatan gedung berlantai lima keatas sekuat bangunan di Jepang yang masih berdiri kokoh meski dihantam gempa 9 skala richter.  Namun bedanya adalah pemerintah Jepang sudah secara rutin melatih warganya untuk menghadapi bencana yang kerap kali terjadi di negaranya.

Minimalisir bencana alam dengan penggunaan greenbelt

Salah satu infrastruktur mitigasi yang penting dalam peminimalisiran efek bencana alam adalah penggunaan greenbelt atau biasa dikenal dengan sabuk hijau. Greenbelt merupakan suatu konsep perencanaan wilayah/kota yang memisahkan kota-kota dengan jalur hijau sebagai latar belakang kota tersebut. Fungsi Greenbelt tidak hanya sebagai pemisah wilayah kota yang mengakomodir sarana rekreasi alam, namun juga berfungsi sebagai “pelindung” suatu kota dari bencana alam.Menurut penelitian dari Shuto (1987) dan Tanaka (2006),sabuk hijau efektif untuk meredam tsunami dengan ketinggian kurang dari 5 meter. Berbagai inisiatif upaya mitigasi bencana dengan vegetasi pantai telah dilakukan oleh berbagai pihak yakni dari institusi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat.

RT dan RW baru yang menuai pro-kontra

Namun hal ini berbanding terbalik dengan pemberlakuan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW).Melalui RT RW yang baru, pemerintah Aceh berencana menghabiskan hutan Aceh dan menggantinya dengan perkebunan dan pertambangan dengan mengatasnamakan pembangunan. Jika rencana ini berjalan, Aceh akan menghadapi bencana ekologis yang akan mengorbankan ribuan nyawa dan menghancurkan penghidupan jutaan masyarakat.

Menurut Forest Political Campaigner Greenpeace, RT dan RW Aceh tidak memperhitungkan bencana yang akan ditimbulkan jika Leuser tidak menjadi kawasan lindung. Padahal Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Ditambah lagi KEL merupakan satu-satunya ekosistem di seluruh dunia dimana terdapat satwa langka seperti Orangutan, Badak, Harimau, dan Gajah co-exist dalam satu kawasan. Disaat yang bersamaan, KEL juga mendukung penghidupan lebih dari 4 juta jiwa masyarakat di Aceh dan Sumatra Utara. 

Letak geografis Aceh yang dihimpit oleh pengunungan dan struktur tanah yang labil menjadikannya sebagai wilayah rawan bencana. Bangunan anti gempa, penggunaan greenbelt, serta tetap berdirinya Kawasan Ekosistem Leuser merupakan solusi yang tepat untuk meminimalisir datangnya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat menimpa Aceh.

Adhi Triatmojo dan Nanda Shofiyah
Staff Klub Keilmiahan 14/15

Posted by Vivat Press on

BBM Naik Juni 2013, Benarkah? Tinjauan sisi lain dari anak Bangsa

BBM Naik lagi? Apakah ini hanya sebuah manuver politik atau memang kebutuhan masyarakat? Pemerintah banyak mengkampanyekan alasan kenaikan BBM karena APBN jebol, Cadangan minyak kita habis, dan lainnya. Namun ada pertanyaan lain yang jarang dikampanyekan dan mungkin disadari banyak masyarakat terkait kenaikkan BBM ini, misalnya bagaimana kebijakan pendamping dari kenaikan BBM, bagaimana dampak terhadap stabilitas ekonomi mikro dan makronya, bagaimana nasib orang miskin Indonesia, bagaimana pengelolaan anggaran dana Pemerintah, APBN, dan masih banyak pertanyaan lain. Berikut beberapa analisa dan tinjuan kami kawan-kawan mahasiswa ITS terhadap kenaikan BBM kali ini. 
 
Pada tahun 2013 ini, pemerintah kembali mewacanakan penaikan harga BBM bersubsidi baik bensin (premium) maupun solar. Kenaikan direncanakan sebesar 2.000 rupiah / liter untuk bensin jenis premium sehingga menjadi 6.500 rupiah / liter. Sedangkan untuk solar akan mengalami kenaikan sebesar 1.000 rupiah / liter sehingga menjadi 5.500 rupiah / liter. 
 
Dalam wacana ini, pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini akan dilakukan dipertengahan tahun 2013 menunggu persetujuan dari DPR tentang dana kompensasi yang dicairkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dalam kontestasi kebijakan ini, kekhawatiran pemerintah terhadap jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi argumentasi sebagai dasar penerapan kebijakan ini. Pasalnya, cadangan (pagu) yang disediakan untuk menanggulangi defisit APBN semakin menipis. Pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM yang terlampau besar adalah penyebab utama dari permasalahan tersebut. Selain itu, argumentasi yang sering dikemukakan pemerintah untuk memperkuat penerapan kebijakan ini adalah ketidaktepatan penerimaan BBM bersubsidi. 
 
   Sebagai mahasiswa yang menyandang gelar kaum intelektual dan memiliki peran-fungsi social control, sudah sepatutnya mengkritisi kebijakan ini secara utuh. Terlebih lagi bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan populis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama rakyat kecil. BEM ITS yang mewakili KM ITS dan sebagai wadah pergerakan mahasiswa akan memposisikan diri dalam melindungi dan bergerak bersama rakyat.
 
   Dalam naskah komprehensif ini akan dilakukan kajian kebijakan kenaikan BBM dengan berbagai perspektif. Diharapkan kajian ini mampu memberikan pandangan yang lebih luas terhadap kebijakan ini. 
 
TINJAUAN DARI ASPEK EKONOMI MAKRO 
Sebagai awalan, dalam konteks relevansi antara perspektif ekonomi makro terhadap kebijakan ini, penulis perlu mengingatkan agar jangan sampai terjebak dalam angka-angka semata. Hal ini dapat memberikan potensi pelemahan sikap kritis terhadap efek multidimensional yang akan dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil. 
 
Fluktuatif harga minyak dunia dan bahkan cenderung melambung tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang diakibatkan oleh semakin menipisnya cadangan minyak bumi di dunia. Kondisi tersebut kian diperparah dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan laju pesat perekonomian yang berimbas kepada kebutuhan energi salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat bergantung terhadap BBM. Alhasil, subsidi yang yang dikucurkan pemerintah melalui APBN untuk BBM ini kian membengkak. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar argumentasi kebijakan kenaikan BBMakibat kekhawatiran bahwa cadangan APBN tidak akan mampu menutup defisit yang terjadi akibat subsidi BBM yang membengkak. Dalam hal ini perlu kita kritisi, benarkah skema penerimaan dan pengeluaran APBN sudah tepat? 
 
Sumber Penerimaan APBN yang Masih Lesu 
 
Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 diperoleh dari sumber-sumber : 
a. penerimaan dan perpajakan; 
b. PNBP; dan 
c. penerimaan hibah 
 
Menurut artikel Prakarsa Policy Review pada Bulan Maret 2012, disebutkan bahwa penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 12%. Padahal rata-rata penerimaan pajak negara-negara yang termasuk dalam kelompok menengah bawah (lower middle income) seperti Indonesia mencapai 19%. Rasio pajak Indonesia bahkan di bawah rata-rata negara miskin (low income) yang sudah mencapai 14,3%.
 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, penerimaan pajak Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 1.033 triliun. Berdasarkan kategori negara berpendapatan menengah, dengan jumlah tersebut negara ini sebenarnya kehilangan potensi pajak sekitar Rp 512 triliun atau hampir 50%. Perkiraan konservatif International Monetary Fund (IMF), potensi pajak yang hilang juga lebih dari 40%. Hal ini menunjukkan bawah pemerintah tidak mampu memaksimalkan potensi pajak untuk kesehatan fiskal. Review tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan dari pemerintah sendiri : Kementerian Keuangan menyatakan dari sekitar 22,6 juta badan usaha di Indonesia, hanya 500 ribu perusahaan yang taat membayar pajak.(Sumber :http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/239584-bi–bps–menkeu-kerjasama-data-ekspor-impor) “Dari data 110 juta usia dewasa yang sudah bekerja, baru sekitar 60 juta yang punya NPWP. Jadi masih ada 40 juta yang belum bayar pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany (Sumber :http://m.merdeka.com/uang/baru-19-juta-orang-yang-taat-bayar-pajak.html) 
 
  Pengalihan Subsidi Energi Untuk Infrastruktur Hanya Teori Absurd 
 
Pada APBN-P tahun 2012, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 137,3 triliun, subsidi listrik Rp 64,9 triliun, dan cadangan fiskal energi sebesar Rp 23 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi sebesar Rp 225 triliun. Hampir menyentuh angka 300 triliun. Ditambah lagi tren menunjukkan bahwa perencanaan anggaran untuk subsidi dengan realisasi mengalami defisit. Hal ini sering didengungkan pemerintah untuk memperkuat argumentasi bahwa subsidi untuk BBM harus dikurangi. Kenyaataan tersebut juga diolah pemerintah untuk membuat asumsi bahwa seharusnya subsidi sebesar itu dapat dialokasikan kepada sektor yang lebih pro rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dll. 
 
Jika melihat postur antara penetapan APBN-P dan realisasinya tahun 2011 dan 2012, maka teori bahwa pengalihan subsidi BBM dapat dialihkan kepada sektor yang lain hanyalah teori absurd. Data rasio perencanaan dan realisasi APBN-P 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa belanja modal yang didefinisikan sebagai pembelajaan Negara dalam rangka menghasilkan aset tetap termasuk pembangunan infrastruktur, realisasinya masing-masing hanya 83,6% dan 79,6%.
 
 
Hal ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa dengan adanya pembatasan / penguran subsidi BBM maka pembangunan infrastruktur dan pembangunan pelayanan publik lainnya akan lebih digenjot. Bahkan dengan tidak adanya pengurangan subsidi BBM, tren menunjukkan belanja modal cenderung menurun. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Hediyanto W. Husainibahwa belanja modal pemerintah untuk konstruksi hampir RP 300 triliun di tahun ini, tapi meski sudah pertengahan tahun, penyerapannya belum sampai 50%.  (Sumber:http://industri.kontan.co.id/news/penyerapan-belanja-modal-kostruksi-baru-25) 
 
 Selain itu, fakta juga menunjukkan bahwa rasio jumlah belanja pegawai lebih besar daripada belanja modal. Pada tahun 2013, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp241,1 triliun. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah adalah Rp306,1 triliun. Sebagian dana DAU tersebut digunakan untuk belanja pegawai daerah. Sehingga total belanja pegawai bisa mencapai Rp500 triliun atau sepertiga dari total belanja pemerintah. Potensi pemborosan secara besar-besaran juga terlihat dari kunjungan-kunjungan kerja yang tak membawa hasil, belanja-belanja rutin yang tak optimal. Bahkan KPK memcatat pernah mencatatterhitung dari 20.000 kasus yang masuk tercatat 80 persen merupakan kasus pengadaanbarang/jasa dan itu bisa mencapai angka Rp 70 triliun tiap tahun. 
 
Sudah sepantasnya pemerintah berkaca sebelum melemparkan argumentasi bahwa penyebab utama subsidi jebol adalah karena subsidi BBM yang tinggi. Jika memang demikian maka analogi yang tepat adalah pemerintah buncit, rakyat mencicit (kelaparan). 
 
TINJAUAN DARI ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL 
 
Dalam kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini terdapat program ‘unggulan’ yang selalu menempel ketat sebagai paket kebijakan ini sejak tahun 2005, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kali ini program tersebut telah berganti baju sebagai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah menjadikan program BLSM yang diklaim pro rakyat ini sebagai kompensasi dari kenaikan BBM. 
 
 Tepatkah BLSM Sebagai Solusi? 
 
Dalam menilai ketepatan BLSM sebagai solusi, maka kita bisa menggunakan perbandingan program BLT tahun 2005 dan 2008. Lembaga Penelitian Smeru Research Institute pernah melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan BLT dan evaluasi penerima program BLT 2005. Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yakni : 
  a) Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM. Meskipun masyarakat miskin merasa terbantu, sebagian aparat pelaksana program mengaku keberatan atas perlanjutan program ini dan menyarankan supaya program ini diganti dengan program pemberdayaan masyarakat. 
 b) Dukungan terhadap dilanjutkannya program BLT terlihat pula dari analisis BLT 2008 dan program, pengentasan kemiskinan lainnya. Sebagian besar responden rumah tangga penerima dan non penerima menilai program BLT 2008 paling bagus karena bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak dan pelaksanaannya sudah jauh lebih baik daripada BLT 2005. 
 c) Masih terjadi ketegangan dan bahkan konflik di tingkat masyarakat, meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada 2005. Konflik bersumber dari kecemburuan social dan tidak transparannya proses verifikasi penerima program. Di beberapa daerah konflik tersebut bisa diredam melalui mekanisme local, yakni dengan membagikan sebagian dana BLT kepada non penerima. 
 d) Pemotongan dana BLT terjadi di tingkat masyarakat dengan jumlah yang cenderung bertambah dan dilakukan secara sitematis. Keadaan ini tidak diantisipasi dan ditangani oleh aparat terkait, bahkan aparat cenderung menutup mata atas kondisi tersebut. 
 e) BLT tidak mengakibatkan kemalasan dan perubahan jam kerja rumah tangga sasaran. Jumlah dana yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek menyebabkan masyarakat miskin harus bertindak rasional dengan tetap bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. 
 f) Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercangkupan penerima BLT karena verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.
 
Dalam penilitian ini menjelaskan adanya dampak positif terhadap program BLT.Namun dmpak negatif yang juga ditimbulkan yakni potensi korupsi yang masih besar seperti dijelaskan pada poin d.
 
 
Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dan mahasiswa yang memiliki gerakan vertikal sebagai fungsi control terhadap pemerintah. 
 
Benarkah BLSM Produk Empati Pemerintah Terhadap Masyarakat? 
 
Pada saat rapat kerja pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bahwa jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. Terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM. Jikaberdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2010 terhitung sebanyak 259.940.857 jiwa,maka penambahan 1,6 persen angka kemiskinan adalah sebanyak 4.159.053 jiwa. Masih dari keterangan Armida bahwa sebelumnya dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan pertambahan sebesar 4 juta jiwa, maka angka kemiskinan kurang lebih dapat mencapai 30 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan 340 kali kapasitas stadion Gelora Bung Karno. Sangat banyak!
 
  Pemerintah berencana memberikan BLSM sebesar 150.000 rupiah per bulan selama 5 bulan. Idealnya, 30 juta jiwa yang tergolong penduduk miskin seperti yang dijelaskan sebelumnyamendapatkan dana kompensasitersebut. Namun berdasarkan hasil kesimpulan rapat komisi VIII yang dibacakan oleh Wakil Ketua Sayed Fuad Zakaria dari Fraksi Golkar disebutkan bahwa anggaran program BLSM sebesar Rp12,009 triliun itu merupakan anggaran lima bulan, yang terdiri dari bantuan tunaiRp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar untukkebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar,percetakan danpengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, danuntuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar. Itu artinya peruntukkan BLSM hanya untuk melindungi 50 persen masyarakat miskin. Sisanya akan terkatung-katung menunggu guratan nasib akibat pemerintah yang lalai. 
 
Fakta lain yang lebih mencengangkan dari keterangan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah bahwa pemerintah mengucurkan dana sebesar 38,1 triliun ke Lembaga Moneter Internasional (IMF). Dana sebesar itu digunakan pemerintah untuk kenaikan kuota suara keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut. Dana ini jauh dibandingkan dana untuk BLSM. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah lebih mencintai dan tunduk pada asing daripada berupaya menyejahterakan rakyatnya sendiri. Pembatasan atau Pencabutan Subsidi BBM? Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga untuk premium sekitar 3.2% dari total pengeluaran rumah tangga. Kelompok Rumah tangga yang lebih mampu lah yang mengkonsumsi premium dengan volume lebih besar.Sekitar 60% rumah tangga adalah pengguna premium, dengan perbandingan volume konsumsi bensin pada 3 kelompok rumah tangga :
 
 
Dari 60% rumah tangga memiliki kendaraan (roda-2, roda-3, roda-4 atau lebih),perincian sebagai berikut:
 
 
Jika melihat data diatas, maka benar dikatakan bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu atau yang biasa dikatakan oleh pemerintah sebagai subsidi tak tepat sasaran. Namun sebatas permasalahan yang diangkat adalah ketidaktepatan sasaran BBM bersubsidi, seharusnya pemerintah melakukan pembatasan bukan pengurangan atau pencabutan secara bertahap. 
 
Perlu diketahui bersama bahwa Indonesia masih memiliki indeks / rasio gini yang besar. Artinya, kesenjangan pendapatan antara mampu dan kurang mampu masih memiliki disparitas yang besar. Hal ini dibenarkan oleh pemerintah sendiri melalui Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana yang tidak membantah sinyalemen bahwa kesenjangan eknomi di Indonesia semakin lebar. Armida mengakui semakin tingginya angka rasio gini (gini ratio) Indonesia, yang biasanya digunakan sebagai indikator kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan teratas dengan kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Semakin besarnya rasio gini menunjukkan kesenjangan semakin parah.
 
 
Rasio gini memiliki indeks antara 1-0. 1 jika persebaran pendapatan merata. Sedangkan 1 adalah kesenjangan mutlak. Artinya, jika ditinjau dari aspek ini, maka pemerintah seharusnya tidak memukul rata harga BBM bersubsidi. Dalam data diatas indeks gini cenderung naik. Ada kalanya pemerintah juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang masih membutuhkan BBM bersubsidi yang terjangkau. 
 
Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembatasan tersebut dengan mengesahkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1 Tahun 2013. Namun ketidakonsistensian dan keseriusan pemerintah kembali digugat. Fungsi kontrol dan pengawasan sangat minim sehingga terjadi kebocoran dan bahkan seakan-akan kebijakan tersebut ‘mandul’. Namun demikian, sejatinya kami juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam pemberlakuan 2 hargaakan menemukan kesulitan bahkan cenderung terjadi kebocoran-kebocoran tertentu. Namun itulah seharusnya fungsi pemerintah. Merencanakan kebijakan terbaik yang seharusnya berpihak kepada rakyat demi kemakmuran Indonesia. 
 
TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM DAN TATA KELOLA ENERGI
 
Indonesia yang mencitrakan sebagai Negara hukum sudah semestinya segala kebijakan yang diambil berlandaskan kebenaran yuridis seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam menganalisa kebijakan kenaikkan harga BBM ini rasanya perlu jika melihat legal standing yang ada. Amanat Konstitusi yang Selalu Terciderai 
 
 Kita tentu sudah sangat fasih membaca bahkan menghafalkan substansi UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah telah berhasil mensosialisasikan pasal ini dan membantu kita mengingatnya dengan cara melakukan negasi terhadap pasal tersebut. Alhasil, setiap terjadi huru-hara dalam tata kelola energi, pasal ini selalu muncul menjadi dasar argumentasi bantahan kebijakan neoliberal yang diterapkan pemerintah, termasuk dalam menyikap kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan tata kelola energi yang neoliberal semakin diperjelas dengan hadirnya produk hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Mahkamah konstitusi dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengintepretasikan perundang-undangan, memutuskan dalam putusan nomor 002/PUU-I/2003 bahwa Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : HargaBahanBakarMinyakdan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehatdanwajar, bertentangan dengan UUD 1945 yang implikasinya membuat pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
 
 Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah tunduk terhadap korporasi asing. Dalam hal ini terlihat bahwa harga minyak di Indonesia harus taat terhadap peraturan atau kesepakatan harga minyak dunia. Kesepakatan harga bahan bakar migas diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar ternyata diimplementasikan pemerintah dalam catatan yang dipadukan secara rapi di New York Mercantile Exchange atau yang biasa disingkat dengan NYMEX. Bangsa Indonesia yang mengeruk hasil dan kekayaannya dari perut bumi nya sendiri harus membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX. 
 
 Putusan MK terhadap Pasal 28 ayat (2) dalam UU No. 22 Tahun 2001 yang dianggap inkonstituonal terhadap UUD 1945nyatanya tidak membuat bergeming. Acuan pengurangan subsidi akibat dari harga minyak dunia masih dipakai pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2004 Pasal 27 yang masih berbunyi : Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. 
 
 Belakangan ini muncul artikel dari Kwik Kian Gie yang cukup mencengangkan bagi kita semua bahwa subsidi BBM yang diterapkan pemerintah hanyalah sebuah skema kebohongan publik. Substansi pembahasannya senyawa dengan amar putusan MK bahwa seharusnya minyak bumi dan gas hasil perut tanah Indonesia, harus tunduk terhadap harga minyak dunia. Subsidi yang seharusnya menjadi dana bantuan bagi rakyat, hanya digunakan untuk menutup kerugian Negara akibat mengikuti harga minyak dunia. Seharusnya jika kita cermat, simulasi yang diberikan oleh Kwik Kian Gie memberikan arti bahwa pencabutan subsidi BBM merupakan sebuah kebijakan inkonstituonal. 
 
Mandulnya Penegakkan Hukum Terhadap Penyelewangan BBM Bersubsidi 
 
Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, telah jelas substansi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 yang menunjukkan ketentuan titik serah distribusi. Namun nyatanya, penyelewengan dan kebocoran banyak terjadi. Pertaminalah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Staf Ahli Tata Ruang dan Wilayah Sekretariat Kabinet Surat Indrijarso menyatakan bahwa penggunaan BBM bersubsidi di SPBU-SPBU untuk transportasi darat paling banyak hanya mencapai 30%, sedang sisanya yang 70% tidak jelas entah kemana, bisa dipakai untuk industri baik kecil, menengah, maupun besar.(Sumber :http://www.infobanknews.com/2012/05/10-bbm-bersubsidi-bocor-setelah-keluar-dari-depo-pertamina/) 
 
Selain terdapat kebocoran dalam pendistribusiannya, penyelewengan juga sering dilakukan oleh masyarakat yakni dengan menjual bensin eceran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan gas bumi, pada Bab XI pasal 55 Tentang Pidana yang berbunyi : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Hukum ini seharusnya dipertegas dengan menindaklanjuti oknum-oknum dalam kalangan masyarakat yang menjual BBM eceran. Tentunya dalam menempuh ketegasan ini perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat mengerti duduk perkaranya. 
 
 Jago Perencanaan dan Pewacanaan, Minim Implementasi : Ironi Keseriusan Pemerintah Dalam Pengelolaan Energi
 
Menurut Lembaga Kajian untuk Reformasi Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup (ReforMiner Institute) cadangan minyak bumi itu akan habis 11 tahun lagi. Bahkan saat ini Indonesia bukan lagi sebagai salah satu Negara dengan cadangan minyak minyak terbesar di dunia, namun sudah menjadi Negara importir! Bahkan impor minyak Indonesia sudah masuk dalam ambang batas mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, untuk Maret 2013 saja, angka impor BBM Indonesia mencapai US$ 2,11 miliar atau sekitar Rp 20 triliun. Nilai ini turun dari angka impor BBM di Februari 2013 yang sebesar US$ 2,65 miliar.Kebutuhan dan produksi telah mngalami defisit. Produksi minyak Indonesia diperkirakan hanya mencapai 900.000 barel / hari. Sedangkan kebutuhan / permintaan minyak telah menembus angka 1,2 juta barel / hari. Defisit tersebut menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak untuk menunjang kebutuhan Nasional. Sayangnya, melihat kondisi ini tidak membuat pemerintah menjadi sadar. Ketidakberanian pemerintah dalam melakukan Renewal Agreement terhadap perusahaan-perusahaan asing, terus membekaskan lara pada tanah ibu pertiwi yang ters dikuras kekayaannya dan bukan untuk kemakmuran rakyat. 
 
Disisi lain, sebenarnya pemerintah telah merencanakan beberapa program untuk menuju proses diversifikasi diantaranya pembangunan mega proyek 10.000 Mega Watt (MW) tahap I dan tahap II, memperbesar riset mengenai mobil listrik, hingga pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) telah dilakukan. Akan tetapi, proyek-proyek tersebut seakan jalan ditempat karena mengalami berbagai permasalahan. Dalam konteks permasalahan ini, pemerintah seperti sedang melakukan kebijakan ‘latah’ yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek erroryang mampu menghambat percepatan diversifikasi. Itulah mengapa muncul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah hanya jago perencanaan dan pewacanaan, namun minim implementasi. 
 
Jika infrastruktur diversifikasi saja belum siap, bagaimana bisa pemerintah menyiksa rakyat dengan penyesuaian harga BBM hingga keekonomiannya? Akhirnya kembali rakyat yang menjadi korban. Mereka akan jatuh kepada kebimbangan dan ketidakpastian tentang harus menggunakan sumber energi mana yang dapat terjangkau oleh mereka? Pada dasarnya kenaikan harga BBM menjadi sebuah keniscayaan ketika harga minyak di Indonesia masih mengacu pada harga minyak dunia. Namun berdasarkan kajian yang dilakukan dalam multidimensional tersebut, BEM ITS berpendapat bahwa terjadi ketidakadilan kebijakan terhadap masyarakat kecil dalam rencana kenaikan BBM ini.Oleh karena itu, kami memberikan 5 bantahan terhadap argumentasi pemerintah yakni : 
 1. Bahwa tidak benar jika jebolnya APBN merupakan semata-mata akibat dari besarnya subsidi untuk energi, dalam hal ini adalah BBM. Nyatanya sektor penerimaan belum optimal dan pengeluaran masih belum efisien. 
 2. Pengurangan subsidi secara seragam bukan merupakan solusi terbaik jika ditinjau dari rasio gini yang masih besar di Indonesia. Hal ini mampu memukul daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah dan membesarnya angka kemiskinan. Terlebih lagi rencana kebijakan kenaikan harga BBM ini akan diterapkan ketika menjelang ramadhan dan tahun ajaran baru yang dapat memberikan dampak inflasi yang besar.
 3. Tidak ada kepastian bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini dapat meredam populasi jumlah kendaraan bermotor dan menjadikan proporsi yang lebih baik terkait pihak yang layak mendapatkan subsidi. Disisi yang sama pemerintah belum siap melakukan diversifikasi BBM ke BBG. Hal ini hanya membuat kegamangan masyarakat kecil yang masih membutuhkan BBM dalam harga yang terjangkau. 
 4. BLSM bukan merupakan solusi terbaik untuk antisipasi jangka pendek. Apalagi rencana kuota yang diberikan hanya 50 persen dari proyeksi membesarnya angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM. BLSM bukan merupakan program empati pemerintah! Pemerintah justru mencintai asing daripada rakyatnya sendiri dengan kucuran dana sebesar 38,1 triliun. Jauh dibandingkan dana BLSM yang jelas dipergunakan untuk melindungi rakyatnya dalam jurang kemiskinan.
 5. Jika ditinjau dari putusan MK nomor 002/PUU-I/2003, kebijakan kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pro neoliberal dan berpotensi inkonstitusional terhadap UUD 1945. 
 
Berdasarkan konsideran di atas maka, BEM ITS MENOLAKrencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang memiliki peran-fungsi social control terhadap pemerintah, BEM ITS akan mengajukan tuntutan yang termaktub dalam Demarkasi Keadilan Bagi Rakyat Kecil.
 
DEMARKASI KEADILAN BAGI RAKYAT KECIL 
Atas nama mahasiswa ITS dan seluruh lapisan elemen masyarakat yang meyakini bahwa  setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 
Saya sebagai Presiden BEM ITS berdiri untuk menuntut demarkasi dari keadilan bagi rakyat kecil, demarkasi dari ototitarian pemerintah, demarkasi dari neoliberalisme dan kapitalisme kebijakan   Perihal Rencana Kenaikan BBM 
Dengan ini kami menuntut kepada Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan pihak-pihak yang terkait secara serius, untuk : 
1.  Tinjau ulang rencana kenaikan BBM dengan segala konsepnya. 
2.  Ciptakan sistem perpajakan progresif untuk kendaraan bermotor guna penekanan laju populasi kendaraan bermotor. 
3.  Optimalkan penerimaan dan efisiensi (penghematan) pengeluaran anggaran belanja. 
4.  Percepat pengembangan energi alternatif dan infrastrukturnya untuk kepentingan nasional yang pro rakyat. 
5.  Percepat  pembangunan transportasi massal dalam skala nasional dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan biaya yang terjangkau. 
6.  Penegakkan hukum terhadap pelaku penyelewengan BBM bersubsidi termasuk mafia migas 
7.  Tingkatkan kesejahteraan rakyat dengan program perberdayaan masyarakat untuk mendukung konsep kemandirian ekonomi dalam Negeri.  
BEM ITS tidak akan berhenti dalam mengkaji dan melakukan pengawalan terhadap  kebijakan energi. Terlebih jika kebijakan pemerintah telah menindas rakyat yang seharusnya berada dalam perlindungan Negara. 
HIDUP MAHASISWA! 
HIDUP RAKYAT INDONESIA! 
 
Surabaya, 16 Juni 2013 
Zaid Marhi Nugraha 
Presiden BEM ITS 2012/2013 
 
Kemudian di sisi lain masih ada banyak lagi dampak dari kenaikan BBM kali ini (semoga masih bisa menulis kelanjutannya)….
Posted by adminbemits on

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi : Mengupas Sebuah Kontroversi Produk Hukum Pendidikan Tinggi

 I.          Pandangan Filosofis dan Historis

 

“….Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,….”

 

Maka telah ‘gamblang’ dijelaskan dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan Bangsa merupakan kewajiban konstituonal yang harus dijalankan oleh Negara. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Mengingat pada zaman penjajahan, Bangsa Indonesia berada dalam posisi tidak terdidik dan pendidikan hanya diperoleh bagi kaum tertentu. Bahwa pendidikan kemudian juga menjadi hak bagi setiap warga Negara telah ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1). Dalam norma hukum Internasional, hak warga Negara memperoleh pendidikan juga termaktub dalam Universal Declaration on Human Rights pasal 26 bahwa pendidikan yang bertujuan untuk untuk mengembangkan kemanusiaan, wajib diterapkan untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Namun untuk mewujudkan kehidupan Bangsa yang cerdas, berbagai prahara terus menerpa Indonesia. Salah satu akar permasalahannya adalah ketika Indonesia yang diwakili oleh pemerintah sepakat untuk masuk ke dalam bagian World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994. Sebagai bentuk konsekuensinya, Indonesia harus ‘tunduk’ kepada aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam perjanjian General Agreement on Trade in Service (GATS). Pada perjanjian tersebut terdapat 12 sektor jasa yang dimasukkan dalam komoditas perdagangan jasa internasional, termasuk pendidikan. Inilah awal dibukanya ‘keran’ komersialisasi dan liberalisasi pendidikan Nasional dalam wujud penetrasi asing.

 

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Negara berkembang yang mudah dijadikan Negara komprador, Negara subordinat, atau Negara pelayan kepentingan kapitalisme internasional adalah Negara yang para pemimpinnya masih menderita penjajahan mental. Bermental inlander. Maka boleh jadi Indonesia memang dipimpin oleh pemimpin bermental inlander dengan disahkannya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang substansinya merupakan UU titipan produk liberal dan telah ‘dimandulkan’ oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada tanggal 10 Agustus 2012 telah disahkan sebuah produk hukum yang diindikasikan reinkarnasi dari UU BHP, yakni UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 

II.        Tinjauan Substansi

 

Dalam substansi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu kita cermati beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan.

Pasal 50

(1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:

a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan

c.  pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Substansi dari pasal 50 merupakan etikad baik dari pemerintah untuk memperkenalkan arus globalisasi terhadap pendidikan. Namun kita wajib mendefinisikan apa itu globalisasi secara utuh dan komprehensif sebelum pendidikan nasional benar-benar siap mengarah kesana. Terdapat frase “…..pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.” Menurut Jan Aart Scholtc, secara garis besar ada 5 definisi luas tentang globalisasi seperti ditemukan dalam literatur yang salah satunya : Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi, yakni merebaknya ke seluruh dunia struktur modernitas barat yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialism, birokratisme, dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang sudah ada lebih dulu.

Soekarno pernah menyatakan bahwa arti kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang chauvinistic, yang sempit dan menyendiri, tetapi kebangsaan yang menjadi bagian dari dunia. Akan tetapi perlu kita refleksi sejenak sebelum menuju globalisasi, yakni penguatan rasa nasionalisme. Apakah pendidikan kita sudah menanamkan rasa nasionalisme dalam arti cinta kepada Indonesia yang sebenar-benarnya? Apakah pemerintah berani menjamin bahwa nilai-nilai keindonesiaan pada pendidikan tidak akan luntur ketika dihantam arus globalisasi. Saya kira tidak!

Pasal 62

(1)     Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2)     Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3)     Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4)     Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. akuntabilitas;

b. transparansi;

c. nirlaba;

d. penjaminan mutu; dan

e. efektivitas dan efisiensi.

 

Pasal 64

(1)     Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2)     Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3)     Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

          a. organisasi;

          b. keuangan;

          c. kemahasiswaan;

          d. ketenagaan; dan

          f. sarana prasarana.

 

Penyajian otonomi dalam pengelolaan Perguruan Tinggi jelas adanya merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab Negara. Logika korporat asing muncul dalam pasal ini. Logika swastanisasi yang termasuk dalam konsep liberalisasi. World Bank beranggapan bahwa ”But at the core of higher education systems are actors that do not operate directly under the responsibility of higher education departments : private higher education institutions.”

Dalam pasal 63c dan pasal 64 ayat (3) b terdapat ketidakkonsistensian regulasi. Prinsip nirlaba yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan, disisi lain memberikan kesempatan Perguruan Tinggi dalam mengelola keuangannya secara otonom.

MK dalam amar putusan pembatalan UU BHP mempertanyakan apakah betul bahwa ada hubungan kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan  mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua nonbagi pencapaian tujuan pendidikan. Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945, ataukah diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik yang membuktikan bahwa tanpa otonomi tujuan pendidikan nasional tidak dapat secara maksimal dicapai, ataukah dalil tersebut hanya merupakan spekulasi, yang hanya didasari atas intuisi, yang pada praktiknya dapat hanya bersifat trial and error belaka.

Pasal 65

(1)     Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

(2)     PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)     PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:

a.   kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;

b.  tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

c.  unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;

d.   hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;

e.   wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;

f.    wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan

g.  wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

(4)     Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.

(5)     Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua pola pengelolaan keuangan, yakni Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum. Namun dalam hal ini tidak ada kejelasan secara detail mengenai apa yang menjadi pertimbangan PTN berbentuk BLU atau Badan Hukum. Selain itu, dalam pasal ini juga secara jelas adanya keberpihakan terhadap PTN yang berbentuk Badan Hukum dengan diperolehnya akses-akses tertentu.

 

Dalam amar putusan putusan nomor 11-14-21-126-136/PUU tentang pembatalan UU BHP Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak diperlukan karena Penjelasan Pasal  a quo mempersempit arti badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang pengertian badan hukum pendidikan dalam Pasal 53 ayat (1) a quotidak diartikan sebagai nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum. Artinya, Badan Hukum seharusnya menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan kepada masyarakat, bukan merupakan format-format kelembagaan yang mendapat akses-akses tertentu.

 

Pasal 73

(1)     Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

 

Terdapat frase bentuk lain yang dapat dintepretasikan bahwa PTN diperbolehkan melakukan jalur-jalur masuk di luar jalur penerimaan mahasiswa secara nasional. Hal ini memberikan peluang bagi PTN untuk membebani masyarakat dengan pembiayaan-pembiayaan lain melalui jalur bentuk lain tersebut. Hal ini diperkuat dengan PTN yang berbentuk Badan Hukum memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri (Pasal 65 ayat 3b)

 

Pasal 74

(1)     PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

 

Dalam pasal ini terdapat kuota 20% yang menimbulkan makna penafsiran ambiguitas. Pertama, kuota tersebut menggambarkan bahwa PTN wajib menerima calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20%. Kesua, kuota tersebut memberikan keleluasaan bagi PTN untuk menetapkan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi hanya diterima sebanyak 20% dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Jika dalam prakteknya kuota tersebut menganut penafsiran yang kedua, maka pasal ini menjadi belenggu bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi atas haknya mendapatkan pendidikan. Jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31.

 

Pasal 76

(1)     Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

(2)     Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:

a.   beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

b.  bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau

c.   pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3)     Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

(4)     Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Pada pasal 76 ayat (2) c terdapat sistem student loan dalam pemenuhan hak mahasiswa. Ini menjadi masalah tersendiri ketika opsi ini menjadi opsi prioritas yang dilakukan PTN dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa. Beban ekonomi berupa hutang yang ditanggung ketika mereka lulus akan memberatkan mahasiswa yang kurang mampu secara finansial.

 

Pasal 84

(1)     Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.

(2)     Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:

a.   hibah;

b.  wakaf;

c.  zakat;

d.  persembahan kasih;

e.  kolekte;

f.    dana punia;

g.  sumbangan individu dan/atau perusahaan;

h.  dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau

i.    bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Substansi pasal ini merupakan perulangan pasal 46 dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibatalkan oleh MK dikarenakan bertentangan dengan paragraph ke empat pembukaan  UUD 1945, pasal 33 UUD 1945, dan pasal 31 ayat (4) 1945. MK berpendapat bahwa bahwa oleh karena anggaran pendidikan secara keseluruhan di biayai dan didanai oleh negara, maka bagi satuan pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak dapat memperoleh sumber dana langsung dari masyarakat. Sumber dana tersebut harus masuk melalui Pemerintah yang kemudian disalurkan kepada satuan-satuan pendidikan yang akan mendapatkan hibah dana pendidikan.

Pasal 86

(1)        Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.

(2)        Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sekali lagi ditemukan substansi pasal yang mengarah kepada lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah hanya menjadi fasilitator dan mempertemukan dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri maupun dunia usaha. Dunia industri dan dunia usaha merupakan kegiatan yang berorientasikan profit, memperluas laba dan menekan kerugian seminimal mungkin. Bukan tidak mungkin pada akhirnya Perguruan Tinggi terinterverensi dan menyebabkan hilangnya prinsip nirlaban dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut pasal 13 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tentunya penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab Negara. Hal ini diperkuat dengan UUD 1945 pasal 31. Jelas bias kita simpulkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 88

(1)     Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

a.   capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b.  jenis Program Studi; dan

c.  indeks kemahalan wilayah.

(2)     Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.

(4)     Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

(5)     Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Pasal inilah yang dijadikan ‘senjata ampuh’ untuk membuat kebijakan yang mengatur pembiayaan pertisipasi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi, yakni kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kegamangan menghiasi kebijakan UKT dikarenakan adanya ketidakjelasan hokum. Pasal ini tidak memberikan jaminan hak rakyat atas Pendidikan Tinggi. Apalagi dalam ayat (3) terdapat frasa “…digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa” yang memberikan keleluasaan PTN untuk menentukan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. Pasal ini juga berpotensi menutup akses rakyat yang kurang mampu secara financial untuk dapat menikmati Pendidikan Tinggi.

 

Pasal 90

(1)     Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

(3)     Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)     Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a.   memperoleh izin Pemerintah;

b.  berprinsip nirlaba;

c.  bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan

d.  mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

(5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.

(6)     Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

Sermangat globalisasi kembali muncul dan ditunjukkan dalam pasal ini. Pasal ini juga terindikasi merupakan pasal ‘titipan’ dari korporat asing besar yakni IMF (International Monetary Fund). Hal ini didasari menurut IMF sebagai salah satu institusi pilar globalisasi, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses historis. Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama lewat arus perdagangan dan keuangan. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan Nasional? Tentu saja mekanisme pasar bebas! Regulasi ini memberikan potensi masyarakat akan lebih memilih Perguruan Tinggi asing tersebut dan Perguruan Tinggi Nasional akan semakin terbelakang. Dunia pendidikan Nasional tidak seharusnya diperjualbelikan. Selain itu, seperti yang sudah di jelaskan dalam argumentasi pasal 50 bahwa tidak menutup kemungkinan pasal ini mengancam jati diri NKRI dengan adanya infiltrasi ideologi Negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menciderai tujuan pendidikan Nasional.

 

III.      Kesimpulan

Ada beberapa pokok permasalahan inti dalam substansi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang dapat disimpulkan secara garis besar, yaitu :

Adanya campur tangan dan penetrasi asing yang menginjeksikan kepentingan tertentu.

Hal ini dapat dilihat dari semangat substansi UU No. 12 Tahun 2012 yang mengarah kepada globalisasi, liberalisasi, pro-pasar, swastanisasi, dan komersialisasi pendidikan Nasional. Sangat kental ditunjukkan pada pasal 50, pasal 90 dan pasal-pasal yang menunjukkan semangat otonomi.

 Adanya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan Pendidikan.

Hal ini ditunjukkan melalui masih digunakannya sistem otonomi, Badan Hukum, kerjasama, dan hal-hal lainnya yang berpotensi menutup akses hak rakyat atas pendidikan dengan semakin tidak terjangkaunya Pendidikan Tinggi. Tentunya pelepasan tanggung jawab pemerintah ini bertentangan dengan UUD 1945 dan dapat menciderai tujuan pendidikan Nasional. Tercitrakan pada pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 73, pasal 74, pasal 76, pasal 84, pasal 86, dan pasal 88

 

Adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi munculnya ‘wajah-wajah’ regulasi baru.

Hal ini dapat ditinjau dari banyaknya pasal dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun aturan-aturan lainnya. Tercatat kurang lebih sekitar 40 pasal yang masih butuh penjelasan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau peraturan-peraturan lainnya.