Diskusi Publik dan Press Conference BEM ITS Mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU PT)

Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (02/05/2013), BEM ITS melalui Kementerian Sosial-Politik mengadadakan diskusi publik mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Acara ini dihadiri oleh tiga narasumber, yakni Patdono Suwignyo (Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi), Prof. Daniel M. Rosyid (Dewan Pendidikan Jatim), dan Zaid Marhi Nugraha (Presiden BEM ITS). Selain itu, dalam diskusi publik ini juga turut mengundang media dan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pendidikan, BEM yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur serta BEM dari kampus-kampus lain di sekitar Surabaya.

 

Pada tanggal 13 Juli 2012 yang lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) secara sepihak melalui sidang paripurna. Namun berbagai kalangan mulai dari pemerhati pendidikan hingga organisasi mahasiswa terus menyuarakan penolakan. Hal ini dikarenakan UU tersebut dinilai menciderai semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan (preambule) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan kajian yang dilakukan oleh KM ITS yang menyimpulkan adanya ketidakjelasan otonomi yang berpotensi mengarah kepada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan serta adanya penetrasi asing yang menginjeksikan kepentingan tertentu dalam semangat globalisasi.

 

Dalam diskusi tersebut, Presiden BEM ITS, Zaid Marhi Nugraha mempertanyakan kejelasan konsep otonomi dikarenakan muncul kekawatiran akan mengarah kepada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Sejalan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi pun berpendapat dalam amar putusan pembatalan UU BHP bahwa otonomi bukan merupakan keharusan. Butuh kajian empiris untuk membuktikan hal itu dan bukan hanya aturan yang bersifat trial and error. Selain itu, Zaid Marhi Nugraha juga mempertanyakan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai sistem pendidikan khususnya Perguruan Tinggi sehingga harus melibatkan swasta dalam pembiayaannya. Hal ini cukup beralasan mengingat UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menanggapi hal tersebut, Patdono justru mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan otonomi tersebut khususnya kerjasama dengan industri. Beliau mencontohkan pengawasan itu antara lain menolak kerjasama penerbit ITS dengan majalah playboy. Beliau tidak menjelaskan secara ‘gamblang’ mengapa pendidikan tinggi membutuhkan konsep otonomi. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Daniel M. Rosyid menengahi kekhawatiran mahasiswa tersebut dengan berpendapat bahwa Perguruan Tinggi harus mempertahankan budaya kritis dan kemandirian. Hal itu dapat dilakukan melalui konsep otonomi dimana Perguruan Tinggi tidak terlalu dalam cengkraman Pemerintah.

 

Setelah berakhirnya diskusi publik yang dihadiri lebih dari 150 mahasiswa tersebut, KM ITS yang diwakili oleh BEM ITS melakukan press conference untuk menyampaikan penyikapan terhadap UU PT tersebut. Penyikapan tersebut diperoleh melalui hasil kajian dan kesepakatan yang diwakili oleh para pimpinan eksekutif KM ITS. Selain menolak bentuk otonomi yang mengarah kepada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, KM ITS juga menolak segala bentuk interverensi dan penetrasi asing dalam bentuk kerjasama atau apapun yang memberikan peluang masuknya arus globalisasi dan berpotensi merusak nilai-nilai (budaya) ke-Indonesia-an. Untuk memperkuat sikap ini KM ITS yang diwakili BEM ITS siap mendukung dan mengawal pengajuan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang berkaitan denga tuntutan tersebut.

Recent Posts

Leave a Comment

POST COMMENT Back to Top

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.