Waspada KM ITS : Uang Kuliah Tunggal!

Waspada KM ITS : Uang Kuliah Tunggal!

Belum usai dunia pendidikan Indonesia dihantam dengan Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi yang terindikasi sebagai ‘ganti baju’ Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), kini dunia pendidikan kembali terusik dengan munculnya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diterapkan oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa kampus telah memulai menerapkan sistem ini, walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tingginya (Dirjen Dikti) baru akan memulai secara resmi pada tahun ajaran 2013/2014. Kini ITS telah bersiap-siap merapkan UKT yang akan  diberlakukan untuk mahasiswa baru 2013.

 

Dasar-Dasar Hukum Kebijakan UKT

Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan 2 hal yakni :

  1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
  2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Sebelum muncul surat edaran tersebut, Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan beberapa serat edaran lainnya yang konon masih berhubungan dengan UKT. Tanggal 4 Januari 2012, DIKTI mengeluarkan surat edaran No. 21/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal. Selanjutnya muncul surat edaran lainnya No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah. Dilanjutkan dengan surat edaran No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.

Selain surat edaran di atas, UKT juga mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT) yang saat ini sedang dilakukan proses Judicial Review. Hal ini tertuang di paragraf pertama surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tentang UKT. Namun, di dalam UU PT sendiri tidak dikatakan secara tertulis dan tegas mengenai UKT. Hanya saja jika dicermati, kebijakan UKT ini merujuk pada pasal 88 ayat 5 UU PT yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri.

 

UKT Sedang Dihitung

UKT merupakan sistem pembayaran akademik yang dibebankan kepada mahasiswa reguler (S1) dengan membayar biaya satuan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Dikti melalui pertimbangan internal universitas / institut masing-masing. Mendikbud beserta Dirjen Dikti berharap bahwa sistem ini dapat mengurangi beban finansial mahasiswa baru. Hal ini dikarenakan mahasiswa baru tak perlu membayar berbagai macam biaya, hanya cukup membayar UKT yang sama setiap semester selama kuliah. Pemerintah dalam hal ini Mendikbud menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi biaya tinggi untuk masuk PTN. Untuk menunjang kebijakan UKT tersebut, pemerintah akan mengucurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) lebih besar dari tahun lalu, yakni sebesar 2,7 Trilliun.

 

Saat ini, ITS sedang dalam tahap proses pengajuan Unit Cost ke Dirjen Dikti untuk disahkan menjadi UKT. Dalam proses pengajuan Unit Cost terdiri atas 2 aspek, yakni Biaya Langsung (BL) ditambah Biaya Tak Langsung (BTL). BL merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas inti. BL terdiri dari biaya tenaga kerja langsung (gaji dan honor dosen), banah habis pakai pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran langsung. Sedangkan BTL adalah nilai dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas manajerial baik di tingkat fakultas maupun universitas/institut. Dalam proses penetapan besaran UKT, Dirjen Dikti juga akan menetapkan berapa besaran BOPTN yang akan dikucurkan untuk PTN tersebut.

 

Kritisasi Kebijakan UKT

Terdapat beberapa kejanggalan dan hal-hal lain yang perlu kita cermati dalam kebijakan UKT ini, yaitu :

  1. Jika landasan hukum dari surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 salah satunya mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang UU PT, maka boleh jadi pasal yang berkaitan adalah pasal 88 ayat 5 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun dalam kebijakan UKT ini dikeluarkan melalui surat edaran Dirjen Dikti bukan melalui Peraturan Menteri.
  2. Selain itu, UKT sudah dicanangkan sebelum diterbitkannya UU PT yang menjadi landasan hukum surat edaran Dirjen Dikti tentang UKT. Hal ini ditunjukkan dengan tanggal terbit surat-surat edaran tentang UKT yang mendahului tanggal terbit UU PT. Melihat hal ini, maka kita perlu mempertanyakan keabsahan regulasi yang menaungi kebijakan ini.
  3. UKT yang ditetapkan berdasarkan unit cost akan menyebabkan adanya disparitas biaya antar jurusan di ITS. Jurusan yang memiliki fasilitas lebih baik, tentunya memiliki besaran UKT yang mahal. Hal ini dapat memicu calon mahasiswa baru akan berpikir ulang untuk masuk ke Jurusan tersebut dan lebih memilih Jurusan yang biayanya lebih terjangkau.
  4. Tarif UKT berpotensi menjadi lebih mahal dari tarif non-UKT. Hal ini dikarenakan seluruh biaya yang dibebankan kepada mahasiswa hanya dilewatkan melalui satu pintu yang dibayarkan per semester.
  5. Administrasi BOPTN yang rumit dan komponen mata anggaran yang sangat berbelit membuat alokasi BOPTN menjadi kurang adaptif dan kaku terhadap kebutuhan di perguruan tinggi masing-masing. Hal ini bisa dilihat dari interval waktu antara pencairan dana dengan waktu pengumpulan laporan pertanggung jawaban yang sempit. Hal ini berpotensi menghambat tersalurkannya bantuan pada waktu yang tepat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan standar akuntabilitas perguruan tinggi yang hanya diukur pada ketaatan dan kepatuhan perguruan tinggi terhadap prosedural administratif yang bersifat birokratis.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka Kementerian Sosial-Politik BEM ITS merekomendasi langkah-langkah untuk pengawalan, yaitu :

  1. Seluruh BEM F bersama HMJ mencari tahu informasi terkait unit cost yang diajukan dan informasi-informasi lain yang berkenaan dengan UKT ke dekanat / Jurusan.
  2. BEM ITS segera melakukan audiensi dengan rektorat khususnya PR II terkait kebijakan UKT.
  3. Hal-hal lain yang berkenaan dengan sikap politik keluar terkait UKT akan segera di bahas dalam forum-forum yang disediakan oleh BEM ITS yang diawali dengan serangkaian diskusi dan kajian.

 

Yoga Widhia Pradhana – Menteri Sosial-Politik BEM ITS

Komentar Anda

Komentar

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons